Temui Massa Aksi, DPRD Sultra Sepakat Tolak UU Cipta Kerja

Ibnu Sina Ali Hakim, telisik indonesia

Rabu, 07 Oktober 2020

0 dilihat

Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh saat menandatangani penolakan UU Omnibus Law. Foto: Ibnu Sina Ali Hakim/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang dikumandangkan Konsorsium Mahasiswa Bersatu (KMB) Sultra mendapatkan respon dari DPRD.

Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh yang menemui massa aksi bersama beberapa anggota DPRD menyampaikan, akan meneruskan aspirasi dari massa aksi yang menolak UU Cipta Kerja sampai ke presiden dan DPR RI.

"Dengan ini kami menerima untuk kita kirim ke Presiden RI dan DPR RI dan instansi terkait di pusat untuk bisa dilihat sebagai aspirasi masyarakat Sultra. Bagian dari tanggung jawab kami DPRD Sultra yang dipilih oleh masyarakat," ungkapnya, Rabu (7/10/2020).

Pria yang karib disapa ARS itu menandatangani surat penolakan UU Cipta Kerja sekaligus menegaskan, akan menyampaikan ke presiden agar menginstruksikan ke DPR RI untuk membatalkan UU Omnibus Law.

Baca juga: Hari Ini, 95 Orang Kembali Positif COVID-19 di Sultra

"Bersama pimpinan dan anggota DPRD Sultra serta mahasiswa bersepakat menolak UU Omnibus Law karena kami menilai dengan adanya Undang-Undang ini merugikan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Sultra," tuturnya.

Sementara itu Jenlap Aksi, Ilham Nur Baco menuturkan, sangat mengapresiasi respon dari Ketua DPRD Sultra yang memberikan titik terang pada massa aksi terakit menolak UU Cipta Kerja.

Ilham juga menambahkan, untuk esok hari KMB Sultra tidak akan turun pada aksi nasional serentak penolakan Omnibus Law 8 Oktober 2020, tetapi mereka akan masuk pada lini organisasi Cipayung.

"Karena sudah ada titik terang, mungkin besok tidak akan lagi turun, hanya mereka akan masuk pada lini cipayung yang akan turun besok," tutupnya. (B)

Reporter: Ibnu Sina Ali Hakim

Editor: Kardin