Terima Banyak Keluhan Banjir, Komisi III DPRD Kota Kendari Dorong Pemkot Bentuk Satgas
Ruliawan Putra Utama, telisik indonesia
Senin, 28 Maret 2022
0 dilihat
Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari, LM Rajab Jinik (kanan). Foto: Ist.
" Dewan juga meminta Pemkot Kendari untuk segera melakukan pemetaan terkait wilayah di Kota Kendari yang rawan banjir "
KENDARI, TELISIK.ID - Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari LM Rajab Jinik mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan banjir.
Tak hanya itu, dewan juga meminta Pemkot Kendari untuk segera melakukan pemetaan terkait wilayah di Kota Kendari yang rawan banjir.
Hal itu disampaikan LM Rajab Jinik saat dihubungi via telepon, Senin (28/03/2022).
Rajab Jinik mengatakan, persoalan banjir di Kendari merupakan sesuatu yang tidak bisa terelakkan, namun bagaimana Pemkot bisa terus menyesuaikan dengan persoalan tersebut.
"Kita mendesak kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) dalam mengeluarkan IMB untuk melihat apa yang boleh dibangun dan apa yang tidak boleh dibangun oleh masyarakat," kata Rajab Jinik.
Rajab Jinik menilai, Kota Kendari seperti kota yang tidak memiliki aturan, karena masyarakat bisa seenaknya membangun dan menutup drainase.
"Tidak ada ketegasan dari pemerintah. Seharusnya pemerintah memberikan izin dan juga masukan untuk membangun sesuai dengan ketentuan," ungkapnya.
Politisi Golkar ini juga meminta Pemkot melakukan perbaikan dan pembaharuan atau normalisasi sungai dan drainase yang ada di Kota Kendari.
"Harus ada Satgas Banjir. Tidak bisa kita berharap kepada PUPR karena mereka tidak fokus di persoalan banjir. Karena kalau kita merujuk ke Kota Makassar misalnya, di sana itu sudah ada Satgas Sampah, Satgas Drainase dan hal-hal tersebut memang efektif," tambahnya.
Dia menambahkan, tanggung jawab itu diserahkan kepada PUPR secara keseluruhan. Padahal harusnya turun ke lurah dan RT RW.
Baca Juga: Pemprov Sultra Pastikan Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan Tercukupi
"Sekarang kan mereka malas pusing dengan urusan seperti ini karena anggaran dan kewenangan itu tidak melekat di mereka tapi di PUPR," ujarnya.
Tak sampai disitu, Rajab juga meminta Pemkot segera melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah yang rawan banjir di Kota Kendari. Ia menilai Pemkot memiliki anggaran namun sampai hari ini Pemkot tidak pernah memperlihatkan pemetaan terkait daerah rawan banjir di Kendari.
"Kita desak PUPR untuk membuat pemetaan terhadap daerah rawan banjir di Kendari karena masalah kita di Kota Kendari sekarang adalah banjir. Masa masalah tidak bisa dipecahkan. Kalau kita hanya diam dengan persoalan ini, berarti pemerintah lahir bukan untuk memberi solusi," tutup pria kelahiran Buton ini.
Baca Juga: Sambut Ramadan, Ratusan Warga Kendari Serukan Tegakan Sistem Islam
Sementara itu, salah satu warga yang rumahnya sering terendam banjir, Alfath Januar mengatakan, beberapa hari lalu rumah yang dia tinggali di Lorong Kelapa Kuning terendam banjir setinggi lutut orang dewasa
"Saya sebenarnya ingin mengeluh tapi dipikir-pikir lagi kali saluran air tersumbat pasti karena sampahnyw masyarakat, yah kita minta Pemkot agar tegas saja sama masyarakat yang tidak taat aturan," kata Alfath. (B)
Reporter: Ruliawan Putra Utama
Editor: Haerani Hambali