Tim BKKBN Sulawesi Tenggara Peringkat Dua GPDK Tingkat Nasional

Ahmad Jaelani, telisik indonesia

Rabu, 11 September 2024

0 dilihat

Dengan mendapatkan peringkat kedua GPDK tingkat nasional, Tim BKKBN Sultra berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan. Foto: Ist.

BANDUNG, TELISIK.ID - Tim Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara meraih peringkat kedua dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di tingkat nasional.

Prestasi ini diumumkan dalam acara Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang berlangsung di Grand Sunshine Resort and Convention, Soreang, Bandung, pada 9-12 September 2024.

Acara Rakortek ini dihadiri oleh seluruh tim Kedeputian Pengendalian Penduduk BKKBN Pusat serta perwakilan dari seluruh provinsi di Indonesia.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala BKKBN, Tavip Agus Rayanto, membuka kegiatan ini sekaligus menjadi pembicara kunci. Tavip dalam sambutannya menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis kewilayahan dalam pengendalian penduduk.

"Kita tidak bisa lagi menerapkan kebijakan once for all. Afirmasi kebijakan menjadi penting untuk wilayah-wilayah tertentu," ungkap Tavip dalam keterangan tertulis yang diterima telisik.id, Rabu (11/9/2024).

Menurut Tavip, kebijakan pembangunan kependudukan harus mampu mengidentifikasi tantangan-tantangan dan isu-isu di setiap wilayah.

Baca Juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Lakukan Pendampingan Penyusunan GDPK Lima Pilar di Buton

"Perubahan mindset dalam pembangunan sangat dibutuhkan agar kebijakan kependudukan dapat berjalan efektif," tegasnya.

Tavip juga menekankan perlunya peningkatan pelaksanaan program Bangga Kencana yang lebih inovatif dan inklusif, dengan fokus pada keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan.

Dalam Rakortek ini, Sulawesi Tenggara berhasil meraih peringkat kedua dalam penyusunan GDPK dari 38 provinsi di Indonesia. Prestasi ini tentunya memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemerintah daerah dan seluruh pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian penduduk di Sulawesi Tenggara.

Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Sulawesi Tenggara, Sudirman, turut hadir dalam acara tersebut sebagai perwakilan.

Menurut Mustakim, Ketua Tim Kerja Hubungan Antar Lembaga, Advokasi KIE, dan Humas (Halakiemas) BKKBN Sulawesi Tenggara, ada beberapa langkah yang dilakukan untuk meraih prestasi tersebut.

"Pertama, keberanian yang harus dimiliki saat memberikan advokasi ke pemda. Advokasi tidak hanya sebatas kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DPPKB) saja, harus ke Bappeda, sekda dan bila belum cukup ya ke bupatinya juga," kata Mustakim.

Kedua, pemberian alternatif jalan agar kabupaten/kota yang minim APBD bisa menyusun GDPK dengan anggaran minimal tapi hasil maksimal.

"Berusaha menggandeng dan meyakinkan beberapa dosen yang punya kapasitas dalam penyusunan GDPK agar mau dengan biaya 30 persen dan keikhlasan 70 persen," lanjut Mustakim.

Baca Juga: BKKBN Sulawesi Tenggara Libatkan TNI Kumpulkan Info Air Bersih hingga Parameter Kependudukan di Kolaka

Ketiga, meyakinkan pemprov agar turut menyiapkan anggaran advokasi KIE ke kabupaten/kota yang belum menyusun GDPK.

"Dengan cara ini, BKKBN Perwakilan menjadi sangat terbantu dalam upaya advokasi ke para pimpinan tingkat kabupaten/kota agar segera menyusun GDPK," ucapnya.

Keempat, menghadapi tantangan dengan jiwa besar. Kadang tantangan muncul dari internal organisasi sendiri.

"Seperti yang pernah saya alami saat melakukan advokasi atau seminar penyusunan GDPK ke kabupaten/kota yang seringkali harus naik angkutan umum atau kendaraan pribadi ke kabupaten/kota ketika yang dikerjakannya dianggap bukan pekerjaan kantor, hanya karena tidak dibiayai dari anggaran/dipa kantor," tandas Mustakim. (C-Adv)

Penulis: Ahmad Jaelani

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS