Wali Kota Kendari Beber Anggaran Perjalanan Dinas Dipotong 50 Persen
Kardin, telisik indonesia
Rabu, 05 Maret 2025
0 dilihat
Dari kiri: Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran dan Ketua DPRD Kendari, LM Inarto. Foto: Kardin/Telisik.
" Pada pidato perdana saat paripurna di DPRD Kota Kendari, Siska Karina Imran membeberkan program perdana sebagi Wali Kota Kendari, Rabu (5/2/2025) "
KENDARI, TELISIK.D - Pada pidato perdana saat paripurna di DPRD Kota Kendari, Siska Karina Imran membeberkan program perdana sebagi Wali Kota Kendari, Rabu (5/2/2025).
Di awal pemerintahan Siska-Sudirman telah diperhadapkan dengan tatangan efisiensi anggaran di tengah kondisi APBD Kota Kendari yang dinilai tidak baik-baik saja.
Siska menyatakan, potensi PAD harus dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya sebagai sumber pembangunan dan tidak mengharapkan dana transfer dari pusat karena diberlakukan efisiensi anggaran yang sangat besar.
"Efisiensi anggaran ini merupakan kebijakan dari pusat dan secara otomatis turun ke pemerintah daerah, untuk perjalanan dinas dan belanja rutin dikenakan potongan 50?n infrastruktur dikenakan potongan 30%," ujarnya.
Baca Juga: Dikritik Boros Anggaran Pemkot Kendari, Wali Kota Siska Bersikukuh Adakan Retret OPD
Dalam paripurna itu pula, Siska membeberkan program perdana yang akan dilakukan pasca serah terima jabatan sebagai Wali Kota Kendari, yakni penanganan banjir dan sampah. Untuk pelaksanaan program ini akan dilakukan dari bawah, dimulai dari kelurahan ke kecamatan.
"Selama ini penangan sampah hanya dilimpahkan pada DLHK kota, jadi saya dan pak wakil berinisiasi untuk dilimpahkan ke kelurahan dan kecamatan agar masalah sampah ini benar-benar tertangani dengan baik," ungkapnya.
Selanjutnya, Siska juga menginginkan sinergitas dengan legislatif demi pembangunan Kota Kendari yang lebih baik.
Baca Juga: Harga Cabai di Kendari Meroket Dua Kali Iipat saat Ramadan
Sebelumnya, Sekda Kota Kendari, Amir Hasan menegaskan, meskipun terjadi rasionalisasi anggaran, dampaknya terhadap pelayanan publik relatif kecil.
"Ini adalah kebijakan struktural dari Presiden ke Gubernur hingga Wali Kota dan Bupati. Meski ada pengurangan anggaran di beberapa pos, pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas," ujarnya.
Menurutnya, efisiensi anggaran lebih difokuskan pada pengurangan biaya perjalanan dinas, konsumsi, serta pengeluaran untuk seminar atau acara seremonial.
"Perjalanan dinas misalnya, bisa dipangkas hingga 50% karena kini rapat dapat dilakukan secara daring melalui Zoom," jelasnya. (B)
Penulis: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
