Warga Buton Keluhkan Jalur Pengangkut Aspal yang Bahayakan Murid Sekolah

Iradat Kurniawan, telisik indonesia

Sabtu, 16 Juli 2022

0 dilihat

Ketgam: Salah satu jalur transportasi aspal yang meresahkan masyarakat Desa Banabungi, di mana jalur tersebut adalah jalur anak sekolah dasar berlalu lalang. Foto: Ist

BUTON, TELISIK.ID - Masyarakat Dusun Asa Desa Banabungi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, diresahkan oleh jalur angkutan aspal yang berisiko terhadap keselamatan masyarakat.

Nuriadin yang merupakan seorang guru SDN 59 Buton juga warga setempat, di mana sekolah tempatnya ia mengajar yang menjadi jalur pengangkutan aspal tersebut mengungkapkan keresahan atas keselamatan muridnya.

Menurutnya, jalur tersebut adalah untuk anak didiknya berlalu lalang, sehingga dengan dilalui oleh transportasi aspal, maka khusus untuk muridnya yang masih berada di bangku kelas satu bisa terancam keselamatannya, terlebih jika tanpa pengawasan dari orang tua siswa masing-masing.

Kepala Desa Banabungi, Laode Nursalim juga mengatakan hal yang sama, jalur pengangkutan aspal yang melewati salah satu jalan di wilayahnya memiliki risiko terhadap keselamatan warganya.

Namun sayangnya, ketika ada mediasi untuk membicarakan hal tersebut antara pihak desa serta dinas terkait, pihaknya tidak dilibatkan secara langsung.

Sementara itu, menurut Gunawan salah satu tokoh masyarakat setempat, jalur tersebut melewati jalur utama untuk sebuah sekolah dasar.

Juga daerah tersebut adalah daerah rawan untuk keselamatan anak sekolah yang menjadi jalur utama mereka untuk melaksanakan proses belajar mengajar.

"Pada intinya kami dari masyarakat tidak melarang aktivitas pengangkutan aspal tersebut, bahkan kami senang dan bahagia dengan berjalannya tambang Aspal di Buton karena dampaknya dapat membuka lahan pekerjaan," tutur Gunawan, Sabtu (16/7/2022).

"Namun kami sangat mengeluhkan jalur yang dilewati oleh pengangkutan aspal yang melewati sebuah jalan yang sangat berisiko untuk keselamatan, khususnya anak sekolah dasar yang sekolahnya dilewati oleh kendaraan tersebut," lanjutnya.

Gunawan juga mengatakan, jalur tersebut memang sangat berisiko, apalagi  masyarakat pernah mangalami insiden kecelakaan di jalur tersebut akibat angkutan aspal.

Selain itu, jalan tersebut adalah jalur yang tidak luas yang sekaligus jalur umum untuk sebuah persekolahan.

"Kami juga telah beberapa melakukan protes dinas terkait dengan jalur tersebut, namun kami tidak memperoleh tanggapan dari intansi tersebut," katanya.

"Bahkan beberapa kali sudah dimediasi oleh perusahaan aspal untuk membicarakan alternatif  jalur yang tepat, yaitu dengan mengarahkan ke jalur yang lebih luas dan lebih aman tanpa melewati jalur yang bersentuhan lansung dengan aktivitas persekolahan," imbuhnya.

Kemudian Gunawan berharap khususnya kepada instansi terkait agar pemilihan jalur angkutan aspal tersebut melewati jalan yang lebih luas, tidak melewati jalan yang menjadi tempat hilir mudiknya anak sekolah dasar.

Masyarakat setempat juga telah melakukan aksi yang dengan tujuan bermohon untuk memindahkan jalur, namun hal tersebut tidak direspon oleh dinas terkait walaupun telah dimediasi oleh pihak perusahaan aspal.

Menanggapi hal itu, Bupati Buton, La Bakry memgakui, hal itu telah lama dikeluhkan oleh masyarakat.

Baca Juga: SK Gubernur Terkait Pergantian Ketua DPRD Muna Belum Ada

"Soal truk-truk pengangkut aspal tersebut sebetulnya sudah lama dikeluhkan warga, karena selain bising juga soal keselamatan dan kenyamanan warga kota akibat aktivitas pengangkutan aspal oleh PT Wijaya Karya Bitumen," jelas La Bakry.

"Dilematis memang karena kenyamanan warga kota di satu sisi, sementara di sisi lain produksi aspal dibutuhkan oleh perusahaan maupun suplai aspal Buton ke konsumen," lanjutnya.

Oleh karena itu kata La Bakry, pemerintah daerah sudah melakukan terobosan dengan cara membangun jalan dari kabungka/wining wilayah produksi aspal oleh PT Wijaya Karya menuju Lawele, di mana diharapkan seluruh kegiatan bongkar muat aspal melalui satu pintu yakni pelabuhan Nambo Lawele.

Diharapkan, ke depan tidak ada lagi pelabuhan tambang di dalam ibu kota kabupaten sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa pelabuhan dan jalan tambang tidak boleh berada di wilayah perkotaan.

Baca Juga: Mantan Kades Reo: Tanah Milik Pemda di Nanga Banda Sudah Diakui Sejak Dulu

"Poros jalan tersebut sementara dalam proses pengerjaan namun belum bisa dilewati. Kami upayakan tahun depan sudah bisa digunakan, anggarannya sudah kami usulkan di kementrian PUPR," jelas Bupati Buton.

Bupati Buton juga berharap pihak perusahaan bisa memahami keinginan masyarakat yang sudah beri ruang, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan warga. (A)

Penulis: Iradat Kurniawan

Editor: Kardin