Warga Minta K2 Diangkat Jadi ASN Tanpa Tes
Sumarlin, telisik indonesia
Kamis, 09 Januari 2020
0 dilihat
Anggota DPR RI Imran (pegang mic) saat menggelar reses di Kota Kendari. Foto: Istimewa
" Mereka sudah mengabdi sekitar 14 tahun, warga minta kalau bisa tanpa tes, karena banyak dari mereka yang tidak tau pake komputer, apalagi sekarang sistem CAT kalau mereka ikut tes khawatir tidak lulus. "
KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Komisi II DPR RI asal Sultra Imran, menggelar reses masa sidang tahun 2020 di Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Dari reses di kedua daerah itu banyak masyarakat yang menginginkan agar pengangkatan ASN bisa memprioritaskan tenaga honorer K2.
Anggota Fraksi Partai Gerindra ini mengaku, dalam resesnya itu perwakilan masyarakat meminta tenaga honorer K2 yang sudah mengabdi belasan tahun bisa diangkat secara otomatis tanpa tes.
Baca Juga: Ridwan Bae Intruksikan Kader Golkar Pilih AJP di Pilwawali
“Mereka sudah mengabdi sekitar 14 tahun, warga minta kalau bisa tanpa tes, karena banyak dari mereka yang tidak tau pake komputer, apalagi sekarang sistem CAT kalau mereka ikut tes khawatir tidak lulus,” ungkapnya, Kamis (9/1/2020).
Selain pengangkatan ASN, kata Imran, ada juga warga yang meminta agar wacana penghapusan pejabat eselon III dan IV dihentikan, karena para ASN mulai resah dengan persoalan tersebut, apalagi jabatan camat dan lurah yang berada diposisi itu terancam.
“Padahal camat dan lurah itu ujung tombak pemerintah daerah, kalau itu dihapus seperti apa jadinya nanti di daerah,” ujarnya meniru ucapan warga.
Hal lain yang disampaikan warga dalam resesnya sekira seminggu ini diantaranya, persoalan sengketa batas tanah warga dengan TNI AU di Kecamatan Ranomeeto, pemekaran Kabupaten Konawe Timur serta pemekaran Provinsi Kepulauan Buton.
“Ada juga warga yang minta penghapusan suket pengganti E-KTP, khususnya di daerah pelaksanaan Pilkada, karena rawan terjadinya mobilisasi pemilih dengan menggunakan suket,” tambahnya.
Mantan Bupati Konawe Selatan 2 periode ini, saat ini berada di Komisi II, mereka bermitra dengan sekira 16 lembaga negara diantaranya, Menteri dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional RI, KPU, Bawaslu dan Ombudsman RI.
Sumarlin
