Alasan Ada Rakornas PHD, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Tertibkan Lapak PKL

Erni Yanti, telisik indonesia
Rabu, 06 Agustus 2025
0 dilihat
Alasan Ada Rakornas PHD, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka Tertibkan Lapak PKL
Para personel Satpol PP Sultra dan Kota Kendari saat penertiban lapak PKL di sekitar Kantor Gubernur Sultra, Rabu (6/8/2025). Foto: Erni Yanti/Telisik

" Penertiban dilakukan menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) yang akan digelar di Kendari, Sultra, pada 25-28 Agustus 2025 "

KENDARI, TELISIK.ID – Sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) di sekitar kawasan Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atas perintah Gubernur Andi Sumangerukka, Rabu (6/8/2025).

Penertiban dilakukan menjelang pelaksanaan Rapat Koordinasi Produk Hukum Daerah (Rakornas PHD) yang akan digelar di Kendari, Sultra, pada 25-28 Agustus 2025.

Pantauan telisik.id di sekitar kawasan Kantor Gubernur Sultra, suasana yang biasanya ramai oleh jajanan UMKM pada malam hari dan PKL saat siang kini tampak sepi. Hanya terlihat kendaraan lalu lalang tanpa aktivitas perdagangan seperti biasanya.

Kasatpol PP Sultra, Hamim Imbu, menyampaikan bahwa penertiban lapak PKL ini merupakan instruksi langsung dari Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, dalam rangka menata kawasan strategis di sekitar kantor gubernur.

"Ini sesuai instruksi gubernur untuk menata kawasan sekitar kantor gubernur. Tujuannya agar para tamu yang datang dalam rangka Rakornas (PHD) bisa merasa nyaman. Karena itu, kami tertibkan para pedagang maupun kendaraan yang parkir sembarangan," jelas Hamim.

Baca Juga: PKL di Bundaran Kantor Gubernur Sultra Ditertibkan demi Rakornas Produk Hukum

Selain para pedagang, kendaraan seperti truk yang biasa parkir di area tersebut juga ikut ditertibkan. Hal ini berdampak langsung pada para sopir dan pedagang yang kehilangan tempat untuk mencari nafkah.

Meski demikian, Pemprov Sultra telah menyiapkan solusi depan berupa lahan kosong di kawasan dalam kompleks kantor gubernur untuk menampung sebagian pedagang. Namun, tidak semua pedagang bisa masuk ke area tersebut.

Salah satu pedagang es dawet, Tina, yang telah berjualan di lokasi itu lebih dari tiga tahun, mengaku merasakan penurunan pendapatan secara drastis sejak dilakukan penertiban.

Ia bingung mencari tempat untuk jualan, karena menurutnya hanya di situlah tempat ia mencari nafkah.

Baca Juga: Begini Kebijakan Bank BCA dan Mandiri Tanggapi Instruksi PPATK Soal Pemblokiran Rekening

"Saya setuju kalau ini untuk menyambut tamu luar. Tapi harapan kami setelah acara selesai, kami bisa kembali berjualan seperti biasa. Karena yang diizinkan masuk ke dalam kan cuma pedagang malam dan yang punya tempat tetap, sementara saya jualan siang hari," ujarnya.

Senada dengan Tina, La Ipo, seorang sopir mobil pick-up, juga terdampak akibat penertiban lapak PKL.

"Sekarang saya tidak lagi bekerja. Biasanya saya tunggu muatan di sekitar kantor gubernur. Tapi setelah parkiran dibersihkan, saya bingung harus parkir di mana. Saya harap ada solusi dari pemerintah," harapnya. (A)

Penulis: Erni Yanti

Editor: Mustaqim

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS 

Baca Juga