Aliadi Buka-Bukaan Soal Kinerja Bupati Busel

Deni Djohan, telisik indonesia

Selasa, 05 Mei 2020

0 dilihat

Wakil Ketua Satu DPRD Buton Selatan (Busel), Aliadi saat berorasi di hadapan masyarakat Busel. Foto: Ist.

BUTON SELATAN, TELISIK.ID - Kritik terhadap kinerja pemerintah yang dilontarkan Wakil ketua satu DPRD Buton Selatan (Busel), Aliadi, semakin tak terelakan. Ketua DPD Hanura Busel ini bahkan terang-terangan mengkritik kinerja tim gugus tugas yang diketuai Bupati Busel, H. La Ode Arusani, dalam menangani wabah COVID-19 di bumi Gajahmada itu.

"Kalau pemerintah daerah peduli COVID ini, terlebih lagi dengan masyarakat yang datang dari, Obi, Maluku tengah (Malut) itu tidak mungkin mereka ini akan turun di Banabungi, Kabupaten Buton. Kenapa bukan di Buton Selatan. Ini kesalahan fatal. Jangan dia bicara seperti itu pak Zamaluddin. Waktu penolakan di Bandar Batauga itu dihadiri Wakil Wali Kota Baubau, Monianse. Ada Kapolres. Nah di mana Bupati Busel selaku ketua gugus tugas," geram Aliadi, saat menghubungi wartawan ini, Selasa (5/5/20).

Kendati mendapat penolakan dari warga Busel, lanjutnya, sebagai ketua gugus tugas yang juga Bupati, seharusnya H. La Ode Arusani bertanggungjawab kepada keamanan warganya seperti yang dilakukan Bupati Buton, Drs. La Bakry.

Ia menegaskan, dirinya berada di lokasi pengungsian sehari sebelum Pemda masuk memberikan bantuan. Saat berada di lokasi, tak ada logistik makanan yang tersedia untuk para pasien karantina, kecuali mobil tangki. Karena itu iya menghubungi Sekda, La Siambo termasuk Zamaluddin untuk segera menyediakan kebutuhan dapur dan logistik.

"Jangan dia (Zamaluddin) bilang begitu sama saya, karena kalau saya tidak tekan antarkan beras dan antarkan panci, mereka tidak bergerak. Itu kan mereka baru antarkan kemarin, Senin (4/5/2020). Sedangkan saya berkunjung kesana hari Minggu, sehari sebelum mereka datang," terangnya.

Baca juga: Debitur Terdampak COVID-19 di Sultra Mencapai 16 ribu

Ia mengakui jika salah satu Anggota DPRD Busel asal Batuatas, Dodi Hasri juga mengantar air mineral dan mie instan. Hanya bantuan itu datang setelah dua hari mereka berada di lokasi karantina. Artinya, nanti warga resah dan kemudian berteriak baru pemerintah bergerak. Jika tidak seperti itu, pemerintah akan acuh dengan masalah ini.

"Kalau masyarakat tidak berteriak mungkin tidak ada sikap yang diambil pemerintah daerah," ungkapnya.

Hal seperti itu juga terjadi di Kecamatan Sampolawa. Jika bukan Anggota DPRD Partai Hanura, La Ode Amal yang kemudian mencak-mencak di Dinas Sosial dan BPBD itu, Pemda bakalan tak menggubris persoalan di sana. Sebab saat dihubungi melalui sambungan teleponnya, Kadis Sosial Busel, H. Taatlan, menjawab Dinas Sosial tak memiliki stok beras.

"Saya tau karena saat dihubungi itu ada saya," jelasnya.

Pada kesempatan itu, dirinya sempat mempertanyakan kembali soal pengelolaan dan penggunaan anggaran COVID-19 tersebut. Sebab sesuai dengan PMK Nomor 35 tahun 2020, penggunaan dan pengelolaan anggaran tersebut akan dipertanggungjawabkan pada pimpinan DPR.

"Saya akan tagih pertanggungjawabannya itu. Sampaikan bahwa, Aliadi akan tagih SPJ penggunaan anggaran COVID itu," tegasnya.

Selain deretan masalah di atas, legislator tiga periode ini juga mengkritik persediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sudah disiapkan oleh Pemda melalui tim gugusnya. Sebab saat pemakaman salah satu warga Sampolawa yang berstatus pasien ODP, APD yang digunakan milik polres Buton.

"Mana kepedulian mereka dengan daerah ini. Kalau sesuai protap COVID, pemakaman itu seharusnya tidak boleh lebih dari empat jam. Itu hari jenazahnya sudah hampir 15 jam belum juga dimakamkan," tambahnya.

Menurutnya, ketua gugus tugas harus selalu sigap dan memantau langsung kondisi lapangan seperti yang dilakukan Bupati Buton, La Bakry. Tidak hanya memantau, La Bakry juga langsung membagi bantuan kepada masyarakatnya. Di Busel Pemda setempat malah menjual beras kepada masyarakat melalui pasar murah di tengah pandemi.

"Lebih parah lagi, rapat Fokopimda membahas COVID ini tidak pernah dilakukan. Saya ini pimpinan DPR. Salah satu Anggota Forkopimda sesuai dengan amanat undang-undang 23 tahun 2017. Sekarang mana rapat itu?," tegas Aliadi.

Reporter: Deni Djohan

Editor: Sumarlin