Anggaran Ditambah, Bupati Muna Bakal Tunjuk Plt Kadis Damkar
Sunaryo, telisik indonesia
Kamis, 09 Desember 2021
0 dilihat
Armada Damkar Muna. Foto: Sunaryo/Telisik
" Status Damkar akan dinaikkan dari bidang di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) menjadi dinas tipe C "
MUNA, TELISIK.ID - Bupati Muna, LM Rusman Emba memberi sinyal menambah anggaran operasional Pemadam Kebakaran (Damkar).
Rusman bilang, anggaran yang tersedia saat ini sebesar Rp 39 juta belum final. Pasalnya, APBD 2022 masih dalam tahap evaluasi di Pemrpov Sultra.
"Kita akan carikan formulasinya untuk menambah, karena kebutuhan Damkar sangat mendesak," kata Rusman, Kamis (9/12/2021).
Mantan senator DPD-RI itu mengaku, menaikkan status Damkar dari yang semula bidang di Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) menjadi dinas bertipe C karena menjadi kebutuhan daerah dalam menanggani musibah kebakaran.
Baca Juga: Desain Motif Tenun Masalili Muna Terbaik di Sultra
Dengan status baru sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) itu, diharapkan mampu mencari sumber-sumber pendanaan di pusat untuk memenuhi kebutuhannya.
"Tujuan kita jadikan dinas, agar Damkar mandiri dan bisa mendapatkan kucuran anggaran dari pusat yang bisa digunakan untuk pengadaan armada dan kebutuhan lainnya," terangnya.
Karena sudah bersatus OPD, mantan Ketua DPRD Sultra itu akan memisahkan Damkar dari Sat Pol PP. Awal tahun 2022, ia akan mengisi jabatan kepala dinas (Kadis) Damkar dengan menunjuk Plt untuk menjalankan roda organisasi.
"Kita akan tunjuk Plt Kadis sambil menunggu proses lelang jabatan. Plt-nya, saya prioritaskan ASN yang memiliki kemampuan dan pengalaman di bidang Damkar," tuturnya.
Baca Juga: Muna Dapat Bantuan Videotron, Pemkab Siapkan Lokasi Strategis
Sementara itu, Kabid Damkar, Riktamin mengaku, selama ini kesulitan dalam memperoleh anggaran. Selama bergabung di Sat Pol PP, pihaknya hanya mendapatkan anggaran untuk membiayai honorer dan operasional. Itu pun, anggarannya terbatas.
"Agak susah memang kita bergerak. Kita hanya mengharapkan pagu anggaran yang ada, itupun dalam setahun tidak cukup," terangnya.
Bila telah resmi berdiri sendiri menjadi OPD, otomatis akan lebih mudah untuk mengajukan proposal bantuan ke pusat. (B)
Reporter: Sunaryo
Editor: Haerani Hambali
