Anggota DPR RI Hugua Imbau Masyarakat Manfaatkan Program Strategis Nasional Kementerian ATR/BPN
Erni Yanti, telisik indonesia
Rabu, 27 Maret 2024
0 dilihat
Anggota DPR RI Ir Hugua, Kepala BPN Kota Kendari, Jejeran mewakili Pj Wali Kota Kendari dan Kanwil BPN Sulawesi Tenggara, usai membawakan materi sosialisasi. Foto: Erni Yanti/Telisik
" Komisi II DPR RI, Hugua melakukan sosialisasi program strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) "
KENDARI, TELISIK.ID - Komisi II DPR RI, Hugua melakukan sosialisasi program strategis Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (27/3/2024).
Sosialisasi tersebut menghadirkan masyarakat yang memiliki permasalah pertanahan baik dari proses sertifikat hingga penetapan sertifikat.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, Hugua mulai memaparkan terkait urgensi dari pertanahan atau wilayah sehingga menjadi salah satu pendukung dari negara.
Usai memberikan pengantar terkait pentingnya urusan pertanahan, Hugua mengajak diskusi masyarakat yang ikut hadir dalam kegiatan, dengan memberi ruang untuk bertanya.
Hugua saat foto bersama masyarakat yang mengikuti sosialisasi terkait orogram strategi Kementerian ATR/BPN. Foto: Erni Yanti/Telisik
Salah seorang masyarakat, Siti Dalila menyampaikan permasalahan tanahnya yang memiliki sertifikat tumpang tindih dengan sertifikat lain, namu ia mengetahui bahwa sertifikat asli miliknya.
"Itu ada saya punya tanah, tanah saya disertifikatkan oleh orang lain yang jelas-jelas itu tanah saya, ini kan permasalahan. Olehnya itu dikesempatan kali ini saya menyampaikan untuk diberi solusi," kata Siti Dalila.
Pertanyaan tersebut dijawab langsung oleh Kepala Badan Pertanahan Herman Saeri. Ia mengatakan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kegiatan pendaftaran hak atas tanah kepemilikan masyarakat dengan basisnya perkelurahan.
"Hari ini sosialisasi program prioritas kegiatan PTSL, untuk itu yang ada di Kendari untuk mendaftarkan tanahnya dengan beberapa syarat," kata Herman.
Kemudian masih banyak ditemukannya sertifikat ganda (Overlapping), sehingga ia meminta kepada masyarakat yang memiliki sertifikat di bawah 2017 untuk melakukan plotting di kantor pertanahan.
Sementara itu, Hugua menekankan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Tenggara untuk memanfaatkan momen tersebut sebelum masa pergantian kepengurusan selanjutnya.
"Untuk masyarakat Sulawesi Tenggara, segera manfaatkan program sertifikasi tanah ini karena kalau urus sendiri paling kurang 5 juta biayanya bahkan tergantung besaran tanah, dimanfaatkan karena tahun depan apakah masih ada atau tidak," kata Hugua usai sosislisasi di Warkop X Bro Kendari.
Selain itu, komitmen Menteri ATR/BPN terkait kasus-kasus mafia tanah bakal dikawal dan diselesaikan.
Ia menegaskan kepada para mafia tanah untuk tidak bermain-main karena komitken pemerintah pusat dan DPR RI terhadap pemberantasan mafia tanah sangat tinggi. (A-Adv)
Erni Yanti, telisik indonesia
.jpg)
