Anies Turunkan Kemiskinan, Ganjar Kelola Bonus Demografi, Prabowo Lanjutkan Kebijakan Ekonomi Jokowi

“Warung-warung kalau mau belanja balik ke pasar. Saat mau belanja, dilihat harga cabai merah, berapa. Kalau mahal, pindah ke (Pasar) Kramat Jati. Sehingga selisih harga bisa lebih terkendali,” kenang Anies.

Anies juga memastikan akan mendorong peningkatan sumber daya manusia (SDM). Dimulai dari pemberian gizi yang baik bagi ibu hamil, bayi, dan berlanjut kepada pendidikan anak usia dini serta memberikan makanan sehat.

“Kita berikan itu yang cukup. Jadi kalau saya lihat dengan situasi sekarang ini kesehatan mulai dari ibu hamil kemudian usia lahir, itu yang namanya PKK harus jadi ujung tombak kesehatan ibu, anak, lansia (lanjut usia, red),” jelasnya sambil berharap Posyandu harus dihidupkan kembali agar harapan itu bisa terwujud.

Anies mengaku sempat geregetan saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu dirinya tahu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami kesulitan perizinan karena terbentur masalah zonasi. Padahal, sektor UMKM terbukti tangguh menghadapi krisis serta banyak menyerap tenaga kerja.

“Masalah ini yang akan kita tuntaskan. Jangan adalagi pengusaha UMKM kesulitan soal perizinan,” tegasnya.

Baca Juga: Anies Titip Pesan Masyarakat pada Jokowi dan Aparat Negara Jaga Netralitas

Anies menilai UMKM harus dikembangkan sebagai bagian dari rantai pasokan bisnis dengan korporasi. Karena itu, secara struktural diatur dengan regulasi sehingga mata rantai terjadi.

Anies juga menyinggung tentang hilirisasi. Dia mengatakan, kebijakan hilirisasi perlu terus dilakukan seiring mendorong reindustrialisasi. Dia berharap upaya ini dapat membuka jutaan lapangan pekerjaan hingga lima tahun ke depan.

“Hilirisasinya nggak bisa dihentikan, tapi itu tidak cukup, harus ada reindustrialisasi yang ini mudah-mudahan bisa menciptakan lapangan pekerjaan minimal 15 juta new employment (karyawan baru, red) di periode lima tahun ke depan,” beber Anies.  

Bacapres lainnya, Ganjar Pranowo, menawarkan gagasan pengelolaan bonus demografi yang harus didukung kebijakan yang tepat sehingga tidak menjadi malapetaka bagi pembangunan nasional ke depan.

Kebijakan sektor pendidikan, menurut Ganjar, menjadi dasar untuk menyiapkan program pengentasan kemiskinan maupun penurunan angka pengangguran.

“Momentum ini harus dipakai karena kita punya bonus demografi. Kira-kira 10-13 tahun ke depan. Jangan sampai ini jadi malapetaka demografi,” ujar Ganjar.

Kelompok masyarakat yang produktif saat ini dirasa lebih besar dibandingkan dengan lansia. Untuk itu, kata Ganjar, pemerintah mengelola dengan menyiapkan lapangan kerja sehingga bisa mendorong perekonomian tumbuh lebih tinggi. Faktor ini dianggap sebagai modal menjadi negara maju.

Faktor akses pendidikan yang mudah bagi semua lapisan masyarakat, menurut Ganjar, bisa untuk menghindari ancaman tersebut. Caranya dengan memaksimalkan anggaran pendidikan mencapai 20 persen dari total anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kalau dia dari keluarga miskin, bila memiliki pendidikan yang baik, maka bisa mengangkat keluarganya dari kemiskinan. Kecuali mereka yang kemiskinannya ekstrem. Jadi yang memiliki potensi harus kita angkat,” kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.

Selain bidang pendidikan, gagasan pemikiran lain yang disampaikan Ganjar dalam bidang kesehatan dengan adanya jaminan yang diberikan negara melalui BPJS Kesehatan.

“Ketika kurikulum vokasi kita dorong, berikutnya adalah menjamin kesehatan dari sisi hilirnya. Tadi dari sisi hulu ya olahraga, makan bergizi, lalu mohon maaf, bapak-bapak mohon dicek lingkar perutnya. Itu mohon maaf, kata dokter itu 90 harusnya. Karena itu lah sumber penyakitnya. Maka sehat,” ujar Ganjar tanpa menjelaskan lebih jauh gagasan pemikiran di bidang kesehatan ini.

Berbeda dengan Anies dan Ganjar, bacapres Prabowo memastikan akan melanjutkan kebijakan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Dia menilai kondisi perekonomian nasional saat ini tidak lepas dari kerja keras Jokowi.  

“Fondasi (ekonomi) kita sudah bagus, sekarang tinggal kita melompat. Hal ini tidak terlepas upaya Presiden Joko Widodo dalam membangun semuanya,” ucap Prabowo.

Membandingkan pernyataan Prabowo tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja mengumumkan penurunan pertumbuhan ekonomi di kuartal III-2023, yakni sebesar 4,94 persen. Terjun bebas dibanding kuartal II-2023 yang bertengger di level 5,17 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden SBY, Chatib Basri, sudah mengingatkan terkait penurunan ini. Alasannya, kuartal III terjadi penurunan belanja pemerintah. Selain itu, dia mengingatkan kuartal IV, perekonomian masih akan berat.

Namun, Prabowo merasa yakin saat ini waktu yang tepat untuk melakukan strategi transformasi kemajuan bangsa. Menurutnya, posisi Indonesia yang sangat strategis menunjang untuk kemajuan tersebut.

Ketua Umum Partai Gerindra ini memandang program hilirisasi mineral, khususnya nikel, yang digagas Presiden Jokowi, layak dilanjutkan.

Baca Juga: Prabowo Enggan Tanggapi MKMK, Anies Percaya Jimly Objektif, MK Sidang Lagi Syarat Usia Capres-Cawapres Besok

“Hilirisasi harus kita lakukan. Pada 2017, nilai ekspor nikel kita 3,3 miliar dolar AS. Pada 2023, naik signifikan menjadi 33 miliar dolar AS. Dana besar itu mengalir ke brangkas negara. Saat ini, Indonesia berada di posisi yang sangat-sangat kompetitif. Kita juga sudah membuat pohon-pohon industri,” katanya.

Prabowo juga menyampaikan tekadnya menuntaskan permasalahan stunting melalui program makan siang gratis untuk anak Indonesia untuk perbaikan gizi, jika terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2024.

Untuk memenuhi makan siang gratis ini, Prabowo menargetkan anggaran senilai Rp 400 triliun. Dia menyebut India sebagai salah satu negara yang menjalankan program sejenis.

“India pendapatan per kapitanya setengah dari Indonesia, tetapi mereka berani kasih makan siang untuk seluruh anak. Mereka punya program bagi-bagi susu yang sudah berjalan 25-30 tahun,” ungkap Prabowo.

Selain memberi makan gratis sebagai upaya meningkatkan gizi anak untuk menciptakan SDM berkualitas, Prabowo mengatakan, negara harus berinvestasi secara besar dalam sistem pendidikan. Dia kemudian mencontohkan Tiongkok.

“Kenapa Tiongkok bangkit luar biasa (dalam pembangunan infrastruktur)? Karena tiap tahun negara tersebut menghasilkan 4,6 juta sarjana bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika,” tutur Prabowo.

Bercermin dari Tiongkok, Prabowo pun berharap Indonesia dapat mencetak lebih banyak sarjana di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS