Bappeda Gandeng Tenaga Ahli Turunkan Kemiskinan Ekstrem di Sulawesi Tenggara

Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia

Kamis, 05 Oktober 2023

0 dilihat

Foto bersama peserta rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tenggara. Foto: Nur Khumairah/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara, melakukan rapat koordinasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Bumi Anoa.

Kemiskinan ekstrem merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak.

Kegiatan Bappeda Sulawesi Tenggara ini dibuka oleh Sekretaris Bappeda, Wa Ode Muslihatun yang dalam penyampaiannya menuturkan, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia, termasuk dalam target dari Bappeda sendiri.

Presentase penduduk miskin ekstrem di Sulawesi Tenggara sebesar 2,54 persen, lebih tinggi dari pada angka kemiskinan ekstrem nasional sebesar 2,04 persen dari 17 kabupaten/kota yang ada.

Baca Juga: Lakukan 17 Tujuan, Bappeda Sulawesi Tenggara Gandeng BPS dan OPD Terkait

Sulawesi Tenggara sendiri terdapat 10 kabupaten/kota yang angka kemiskinan ekstremnya di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukan permasalahan yang serius untuk segera diatasi.

"Bappeda itu, tugasnya adalah koordinator pembangunan untuk melakukan pembangunan. Jadi tugas itu wajib dilaksanakan," tuturnya pada Telisik.id, Kamis (5/10/2023).

Ia juga menambahkan dengan kegiatan ini dapat meminimalisir angka kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tenggara, masyarakat bisa berdaya, memiliki hidup yang layak dan lepas dari garis kemiskinan.

Sementara itu, narasumber Edi Safrijal menuturkan, tantangan penanggulangan kemiskinan ada tiga, di antaranya:

1. Kemiskinan melambat penurunannya

Kemiskinan menurun tetapi dalam laju yang semakin melambat, makin rendah tingkat kemiskinan makin sulit upaya penanggulangannya kemiskinan yang tersisa umumnya ekstrem dan lokasinya makin tersebar.

2. Kerentanan sangat tinggi

Penduduk dengan tingkat konsumsi di sekitar garis kemiskinan (GK) sangat besar jumlahnya jika GK naik 20 persen, jumlah penduduk miskin akan bertambah 100 persen.

3. Ketimpangan sangat sulit diturunkan

Laju pertumbuhan pendapatan kelompok penduduk 40 persen terbawah cenderung rendah (sekitar 2 persen per tahun), beda kelompok penduduk beda intervensi kebijakan yang dibutuhkan.

Di Sulawesi Tenggara presentase penduduk miskin ekstrem tertinggi berada di Kabupaten Konawe sebesar 6,08 persen, sedangkan yang terendah berada di Kota Kendari sebesar 0,58 persen. Ada rentang jarak yang cukup besar antara yang tertinggi dan yang terendah, ini menunjukan adanya ketimpangan.

Tantangan penanggulangan kemiskinan ekstrem di Sulawesi Tenggara ada 3 hal yaitu:

1. Kemiskinan ekstrem lambat penurunannya. tahun 2021 sebesar 2,93 persen menurun menjadi 2,54 persen pada tahun 2022, sementara target 2024 adalah 0 persen.

2. Tingkat kemiskinan ekstrem sangat tinggi. presentase kemiskinan ekstrem 2,54 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem Sulawesi Tenggara sebesar 70.537 jiwa.

3. Kemiskinan ekstrem beberapa wilayah di sultra meningkat. terdapat 8 kabupaten di Sulawesi Tenggara mengalami peningkatan angka kemiskinan dari tahun 2021 ke tahun 2022.

Baca Juga: Bappeda Sulawesi Tenggara Koordinir OPD Atasi Stunting untuk Maksimalkan Bonus Demografi

Saat ini, pemprov telah membentuk tim TKPK melalui SK Gubernur Nomor 343 Tahun 2022 tentang Pembentukan Penanggulangan Sulawesi Tenggara.

Kegiatan ini diikuti sangat antusias oleh OPD  terkait se-Sulawesi Tenggara dan dengan rapat koordinasi ini diharapkan bisa berperan aktif dengan melibatkan aparar nompemerintah.

Selain itu, tngkat keberhasilan kemiskinan ekstrem penanggulangan di daerah sangat ditentukan peran tim TKPK, lembaga swasta, OPD teknis dalam melaksanakan program dilaksanakan secara terpadu.

Kegiatan ini bertempat di Hotel Plaza Inn yang dihadiri dari masing-masing Bappeda tingkat kabupaten/kota serta beberapa instansi terkait seperti dinas kesehatan dan sebagainya. (B-Adv)

Penulis: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS