BKKBN Sasar Pasangan Keluarga Muda untuk Percepatan Penurunan Stunting

Baca Juga: Hadapi Isu Krisis Pangan, Bulog Sulawesi Tenggara Jaga Stok Beras

Selain itu, Dokter Hasto menyebut, adanya peningkatan jumlah penderita mental emotional disorder di kalangan remaja.

 

“Jumlah penderita mental emotional disorder ini meningkat secara nasional termasuk juga di Sulawesi Tenggara. Mental emotional disorder ini kalau di Sulawesi Tenggara dikenal sebagai kapatuli. Ini juga ancaman bagi generasi kita, selain stunting,” kata Dokter Hasto.

Kapatuli merupakan bahasa gaul di kalangan remaja di Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Kapatuli bermakna keras kepala atau sulit dinasehati untuk berbuat kebaikan.

Lebih lanjut, Dokter Hasto mengatakan, tiga penyebab stunting yakni suboptimal health, suboptimal nutrition dan suboptimal parenting.

Ketiga hal ini menurut Dokter Hasto, harus dilakukan upaya intervensi agar menghilangkan generasi stunting di Sulawesi Tenggara.

Ketua TPPS Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas mengungkapkan, pentingnya kolaborasi yang melibatkan berbagai unsur dalam upaya percepatan penurunan stunting.

Ia mengatakan, Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 kabupaten/kota, terdapat 223 kecamatan dengan luas wilayah 72 persen perairan, potensi sumber daya alam yang tersedia di Bumi Anoa sebenarnya cukup untuk berkontribusi dalam rangka upaya penurunan stunting di Sulawesi Tenggara.

"Sektor pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan serta pertambangan juga cukup melimpah. Inilah yang harus kita manfaatkan sebagai daya dukung penurunan stunting,” kata Lukman yang juga Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara.

Menurut Lukman, ada lima program prioritas di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Sultra cerdas, Sultra sehat, Sultra peduli kemiskinan, Sultra berbudaya dan beriman, serta Sultra produktif.

Program prioritas ini sangat berkorelasi dan berelevansi dengan apa yang kita lakukan saat ini (percepatan penurunan stunting).

Hanya saja, kata dia, capaian dalam melaksanakan 8 aksi konvergensi ini masih kurang. Hingga Oktober 2022, terpantau pada laporan Bangda Kemendagri pelaksanaan 8 aksi konvergensi baru terlaksana sampai aksi 3 (Rembuk stunting).

"Kita masih membutuhkan kerja kolaboratif seluruh komponen terkait agar target-target yang telah ditetapkan bisa dicapai,” kata dia.

Lukman meminta kepada bupati dan wali kota untuk memastikan percepatan penurunan stunting sebagai prioritas di daerahnya, didukung dengan data yang akurat jangan sampai data balita stunting masih menjadi polemik, data harus bisa diakses untuk memastikan sasaran stunting dapat diintervensi dengan baik.

“Terpenting dalam penyelenggaraan percepatan penurunan stunting, harus disadari bersama bahwa dinas-dinas atau badan-badan yang telah ditunjuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya,” ujar Lukman.

Baca Juga: Optimalkan Kinerja, BKKBN Sulawesi Tenggara Perkuat Akurasi Data Keluarga Berisiko Stunting

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asmar mengatakan, berdasarkan survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, Sulawesi Tenggara merupakan satu dari 12 provinsi dengan prevalensi angka stunting tertinggi Indonesia, menempati urutan ke-5 secara nasional dengan kasus stunting sebesar 30,2 persen.

Asmar mengatakan, jika dilihat data per kabupaten/kota, maka yang tertinggi berada di Kabupaten Buton Selatan sebesar 45,2 persen. Hal ini berarti hampir setengah dari balita yang ada terindikasi stunting.

"Sedangkan terendah adalah Kabupaten Kolaka Timur, itu pun masih sebesar 23 persen. Target kita sangat jelas, yang sudah ditetapkan secara nasional menjadi 14 persen pada 2024 dan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara target penurunan stunting sebesar 16,79 persen,” kata Asmar. (A-Adv)

Penulis: Fitrah Nugraha

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS