Buntut Laporan Aduan Korupsi Terbanyak, Gubernur DKI Jakarta Diminta Tegas
M. Risman Amin Boti, telisik indonesia
Minggu, 19 Desember 2021
0 dilihat
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat menghadiri panggilan KPK terkait kasus lahan Munjul, Selasa (21/9/2021). Foto: Risman/Telisik
" Boyamin Saiman meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tegas mengawasi pengeluaran dan penggunaan APBD Pemprov DKI Jakarta "
JAKARTA,TELISIK.ID - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tegas mengawasi pengeluaran dan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Hal itu, buntut banyaknya laporan dugaan korupsi di DKI Jakarta. Tercatat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 471 laporan dugaan korupsi di DKI sepanjang 2021.
“Kalau ini bicara peringatan itu memang Gubernur DKI Jakarta harus semakin bagus melakukan sistem perencanaan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya," ujar Boyamin dalam keterangannya, Minggu (19/12/2021).
Salah satu yang perlu dibenahi yakni terkait pengadaan ajang balap mobil listrik Formula E yang diduga terjadi kemahalan bayar.
"Dia (Anies) di sisa akhir masa jabatannya ini harus betul-betul mengawasi semua penggunaan uang. Dan uang-uang yang sebelumnya misalnya kelebihan bayar, ya, harus langsung diperintahkan untuk dikembalikan," kata Boyamin.
Baca Juga: Gegara Diduga Ada Perselingkuhan, Ketum Golkar Dilaporkan di Mabes Polri
Kendati demikian, Boyamin mengapresiasi langkah Gubernur Anies yang sering berkoordinasi dengan KPK dan penegak hukum lainnya untuk membuat sistem antikorupsi.
Menurut Boyamin, Anies dan jajaran proaktif bekerja sama dengan penegak hukum demi DKI yang lebih bersih.
"Seperti kemarin sudah dilakukan misalnya kasus Jakpro (dugaan korupsi dalam ajang balap Formula E), mereka (Pemprov DKI Jakarta) proaktif, mereka sudah bagus," ujarnya.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima total 3.708 pengaduan masyarakat tentang dugaan korupsi sepanjang Januari-1 Desember 2021. Aduan terbanyak dugaan korupsi terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah 471.
Baca Juga: Mantan Ketua BPK RI, Harry Azhar Azis Wafat
"Benar, bahwa KPK telah menerima berbagai aduan dugaan tindak pidana korupsi dari masyarakat. Salah satunya aduan dimaksud yang telah diterima oleh bagian persuratan KPK," ujar Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (17/12/2021).
Dilansir dari situs resmi KPK, dari jumlah 3.708 aduan tersebut, sebanyak 3.705 aduan masuk ke tahap verifikasi dan sisanya masuk ke dalam arsip.
Dari 3.705 laporan proses verifikasi, sebanyak 3.673 dinyatakan telah selesai dan 32 aduan belum selesai verifikasi.
“Kami sangat mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih berperan dan menaruh optimisme terhadap upaya bersama pemberantasan korupsi di Indonesia,” ucap Ali. (B)
Reporter: M. Risman Amin Boti
Editor: Haerani Hambali
