Cakada yang Diusung Partai Pendukung UU Omnibus Law Diprediksi Nyungsep
Rahmat Tunny, telisik indonesia
Rabu, 07 Oktober 2020
0 dilihat
Bilik suara pencoblosan. Foto: Repro google
" Kalau dilihat dari komposisi koalisi di Pilkada, rasanya sulit bagi buruh untuk mendukung atau menolak partai yang terlibat dalam pengesahan UU Ciptaker, mengingat terjadi polarisasi dukungan. "
JAKARTA, TELISIK.ID - Pengesahan RUU Omnibus Law kian menjadi bola liar, setelah berbagai pandangan dikeluarkan oleh pengamat dan politisi di DPR RI.
Polemik ini akan dijadikan oleh para penantang untuk menentang kebijakan Pemerintah lewat berbagai sektor, termasuk Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2020.
Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol's), Cecep Sopandi menilai, pengesahan UU Omnibus Law ini sangat berpengaruh buat partai politik yang mendukung pengesahan UU tersebut di Pilkada serentak nanti, akibat dari polarisasi dukungan dari pihak-pihak tertentu.
“Kalau dilihat dari komposisi koalisi di Pilkada, rasanya sulit bagi buruh untuk mendukung atau menolak partai yang terlibat dalam pengesahan UU Ciptaker, mengingat terjadi polarisasi dukungan,” kata Cecep saat dihubungi, Rabu (7/10/2020).
Baca juga: JaDI Sarankan Paslon Nomor Urut Satu dan Dua Laporkan KPU Koltim ke DKPP
Dikatakan Cecep, salah satu cara perlawanan buruh kepada Pemerintah dan DPR atas pengesahan UU Omnibus Law dengan Golput di Pilkada serentak 2020. Menurut dia, jika aksi Golput ini dilakukan maka akan berubah konstalasi politik, terkhusus bagi calon yang diusung oleh partai pendukung pengesahan UU Omnibus Law.
“Pilihan rasional bagi perlawanan buruh pada simbol kekuasaan adalah dengan Golput di Pilkada. Jika itu dilakukan, ini merubah konstalasi politik. Calon yang diunggulkan diprediksi akan menyusut, mengingat ada sekian persen pemilihnya Golput dan tidak hadir di TPS menyuarakan hak pilihnya,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, buruh di hampir seluruh daerah menggelar aksi penolakan terhadap disahkannya UU Omnibus Law. Magister Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana ini mengambil contoh di daerah Karawang, Jawa Barat, di mana ratusan ribu pekerja buruh melakukan aksi penolakan dan ini sangat berpotensi terhadap Pilkada nanti.
“Buruh di Karawang hari ini demo lebih banyak, ini akan berpotensi mendorong gerakan delegitimasi pada simbol kekuasaan. Termasuk Pilkada. Suara buruh cukup signifikan, ditambah pengangguran dan para pekerja rentan. Jumlahnya kurang lebih 400 ribu orang. Ini belum termasuk emak-emaknya yang juga ikut terdampak,” tutup Cecep. (C)
Reporter: Rahmat Tunny
Editor: Kardin
