Daftar Kepala Daerah di Sultra yang Berurusan dengan KPK Termasuk OTT
Kardin, telisik indonesia
Rabu, 22 September 2021
0 dilihat
Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (tengah) dalam suatu kegiatan di Kota Kendari. Foto: Kardin/Telisik
" Umar Samiun divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Itu lebih rendah dari tuntutan KPK selama 5 tahun penjara "
KENDARI, TELISIK.ID - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Kolaka Timur (Koltim) menambah daftar kepala daerah di Sulawesi Tenggara (Sultra) yang terjerat kasus.
Dalam lima tahun terakhir sejak 2017, KPK sudah melakukan OTT terhadap tiga kepala daerah dan satu mantan kepala daerah, selain itu ada dua kepala daerah yang juga berurusan dengan KPK, berikut daftarnya:
1. Bupati Buton, Samsu Umar Samiun (2017)
Bupati Buton, Samsu Umar Samiun juga ikut ditangkap KPK saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (25/1/2017) sekira pukul 17.30 WIB. Dia ditangkap setelah melakukan penerbangan dari Kendari menuju Jakarta.
Sebagai tersangka, kasus yang menjerat Umar Samiun yakni terkait dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. Dia diduga memberi suap Rp 2.989 miliar untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sultra, di MK pada 2011.
Umar Samiun divonis 3 tahun 9 bulan penjara dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan. Itu lebih rendah dari tuntutan KPK selama 5 tahun penjara.
Umar Samin sendiri merupakan Bupati Buton untuk periode 2012-2017 yang berpasangan dengam La Bakry.
2. Gubernur Sultra, Nur Alam (2017)
Nur Alam selaku Gubernur Sultra resmi menjadi tahanan KPK setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung KPK Jakarta, pada Rabu (5/7/2017).
Dia diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra, selama 2009 hingga 2014.
Nur Alam diduga menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
Nur Alam sendiri merupakan Gubernur Sultra dua periode, yakni mulai tahun 2008-2013 dan 2013-2018.
3. Wali Kota Kendari, Adriatma Dwi Putra (2018)
Pada 27 Februari 2018, KPK melakukan OTT terhadap anak dan ayah, yakni ADP selaku Wali Kota Kendari dan Asrun mantan Wali Kota Kendari.
Adriatma dan Asrun terjaring OTT oleh tim KPK di Jalan Syekh Yusuf, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari.
Selain ADP dan Asrun, KPK juga memeriksa lima orang lainya termasuk seorang pengusaha.
Adriatma sendiri adalah Wali Kota Kendari yang terpilih melalui Pilkada 2017. Sedangkan Asrun, ayah Adriatma adalah mantan Wali Kota Kendari selama dua periode. Saat itu Asrun terdaftar sebagai kandidat calon Gubernur Sultra.
Baca Juga: Sebelum Kena OTT, Bupati Koltim Sempat Dampingi Tim Asrena Mabes Polri
Baca Juga: Jubir KPK Beberkan Penangkapan Bupati Kolaka Timur
4. Bupati Buton Selatan (Busel), Agus Feisal (2018)
Agus Feisal selaku Bupati Busel terkena OTT KPK. Ia ditangkap bersama sembilan orang lainnya oleh tim penindakan KPK pada Mei 2018.
KPK menduga telah terjadi transaksi dugaan suap proyek saat sebelum penangkapan. KPK juga menyita uang sekitar Rp 400 juta.
Agus Feisal merupakan bupati definitif pertama Buton Selatan. Dia mulai menjabat 22 Mei 2017, berpasangan dengan La Ode Arusani.
5. Bupati Kolaka Timur (Koltim), Andi Merya Nur (2021).
Terbaru, Andi Merya yang merupakan bupati perempuan definitif pertama di Sultra. Ia menggantikan Samsul Bahri Madjid yang telah meninggal dunia. Andi Merya ditangkap KPK pada Selasa (21/9/2021) malam.
Andi Merya kena OTT KPK bersama Kepala BPBD Koltim, Ansarullah dan empat orang staf, mereka langsung digiring ke Polda Sultra untuk diperiksa.
Andi Merya menjadi Bupati Kolaka Timur baru seumur jagung. Dia dilantik Gubernur Sultra Ali Mazi pada Senin (15/6/2021) lalu.
Ia menggantikan Bupati Kotim sebelumnya Samsul Bahri Madjid yang meninggal dunia setelah menjabat selama satu bulan saja. (C)
Reporter: Kardin
Editor: Haerani Hambali
1.jpg)
