Dewan Kolaka Utara Bantah Tudingan APDESI Terkait Penundaan Pilkades Serentak 2023

Kata dia, penundaan sangat merugikan kepala desa definitif yang berniat maju kembali serta merugikan Pemkab Kolaka Utara karena harus menyiapkan 67 ASN sebagai penjabat yang mengisi kekosongan kades di tengah minimnya ASN.

Baca Juga: Mahasiswa Desak Tangkap Bos Judi, Begini Respon Polisi

"Masa jabatan kami berakhir Juni 2023, olehnya itu, kami berharap pilkades terlaksana awal tahun 2023. Kalau tidak terlaksana pilkades serentak berpotensi terjadi pada tahun 2025 atau 2026 tenggang waktu yang lama sangat merugikan kami sebagai kepala desa definitif yang masih ingin maju," terangnya.

Selain itu, penundaan pilkades rentan politisasi. Jangan sampai 67 desa yang nantinya diisi pejabat desa yang berprofesi sebagai ASN justru dijadikan sebagai alat politik dalam proses pemilu ke depan.

Meski demikian, mereka legowo jika nantinya pertemuan antara DPMD, DPRD, dan Mendagri berbanding terbalik dengan apa yang mereka inginkan.

"Kami legowo jika moratorium penundaan pilkades di Kolaka Utara pada tahun 2023 dikeluarkan Mendagri karena itu putusan negara," jelasnya.

Tapi lanjutnya, kalau putusan moratorium dari Mendagri tetap pada tanggal 1 Oktober 2023. Maka pilkades serentak di Kolaka Utara tetap dilaksanakan dengan mengacu ke regulasi yang telah ada.

"Dan kami akan melakukan upaya-upaya untuk memperjuangkan hak politik kami sebagai kepala desa," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB, Muh. Syair, S.Sos membantah jika lembaga legislatif menjadi pionir penolakan pilkades serentak tahun 2023.

Poinnya, bagaimana persoalan pilkades  didiskusikan lebih jauh sehingga semua tahapan berjalan tanpa ada satu orang pun yang merasa dirugikan.

"Kalau dalam tanda kutip ada beberapa fraksi yang menolak atau menerima, substansinya bukan disitu, justru kami berusaha agar teman-teman yang ingin maju betul-betul terlindungi secara konstitusional," tegasnya.

Baca Juga: Galian C Diduga Ilegal Milik Hasan di Langkat Dibeli Hutama Karya Didemo

Berfikir positiflah, ungkapnya, dan jangan menganggap teman-teman di DPRD, khususnya beberapa orang yang selalu disebut-sebut akan menunda pilkades.

"Tidak seperti itu tujuannya," katanya.

Hal sama dikemukakan Ketua Fraksi Demokrat, Muh. Syafaat Nur. Menurutnya, DPRD tidak pernah menolak penyelenggaraan pilkades serentak tahun 2023.

"Kalaupun misalnya ada yang mengucapkan perkataan demikian, itu bukan atas nama lembaga DPRD tapi person. Dan saya tegaskan, Fraksi Demokrat mendukung pilkades serentak selama regulasinya jelas dan tidak melanggar aturan lainnya," pungkasnya.

Senada, Ketua Fraksi Karya Indonesia Raya, gabungan Partai Golkar dan Gerindra, Abu Muslim, SH. Dia menegaskan, dirinya tidak pernah menyatakan hal-hal terkait dengan penundaan pilkades.

"Saya selalu menjelaskan ke teman-teman kades yang akan ikut Pilkades 2023 jika saya ini bukan di Komisi I. Golkar ini, kursinya hanya satu bagaimana caranya mau ikutkan 24 anggota DPRD untuk menolak Pilkades 2023 mendatang," imbuhnya. (A)

 

Penulis: Muh. Risal H

Editor: Haerani Hambali