Pengesahan APBD-P Jatim 2021 Berjalan Mulus, Fraksi Gerindra Melunak

Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia

Jumat, 01 Oktober 2021

0 dilihat

Pengesahan APBD-P Jatim 2021 Berjalan Mulus, Fraksi Gerindra Melunak

Sidang paripurna DPRD Jatim dengan agenda pengesahan APBD-P Jatim 2021. Foto: Try Wahyudi Ari Setyawan/Telisik

" Munculnya wacana voting untuk pengesahan APBD-P Jatim 2021 yang digelar di DPRD Jatim Kamis (30/9/2021) malam, tak terbukti. "

SURABAYA, TELISIK.ID - Munculnya wacana voting untuk pengesahan APBD-P Jatim 2021 yang digelar di DPRD Jatim Kamis (30/9/2021) malam, tak terbukti.

Fraksi Gerindra yang selalu kritis dalam sidang paripurna APBD-P Jatim 2021, jelang akhir sidang paripurna, tanpa sebab menyatakan menerima hasil APBD-P Jatim 2021. Hanya Fraksi PKS, PBB dan Hanura yang tetap konsisten menolak APBD-P Jatim 2021.

“Fraksi Partai Gerindra menerima APBD-P Jatim 2021,” ujar Juru Bicara Fraksi Gerindra Rohani Siswanto saat pembacaan pandangan akhir fraksi di sidang paripurna pengesahan APBD-P Jatim 2021, Kamis (30/9/2021).

Baca juga: Sanksi Menanti Pengelola SPBN Sapoiha Kolut Jika Terbukti Melanggar

Baca juga: Pemkab Muna Siapkan Rp 7 Miliar Penyambungan Pipa Air Bersih

Sedangkan Ketua Fraksi PKS, PBB, Hanura, Dwi Hari Cahyono mengatakan, APBD tahun anggaran 2021 ini tidak mengindahkan kaidah-kaidah dan norma-norma perencanaan penyusunan anggaran yang baik dan benar.

“Seharusnya penyusunan anggaran bisa memprediksi anggaran yang kemungkinan dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat Jatim, tidak sesering mungkin melakukan perubahan anggaran di tengah jalan walaupun itu memiliki dasar hukum,” jelas pria asal Malang ini.

Diungkapkan oleh Dwi, penyusunan dan perubahan anggaran tanpa perencanaan yang matang, berakibat pada kebijakan refocusing yang tidak terukur dan dampak turunan dan lanjutannya sangat merugikan program dan kegiatan sektor ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Salah satu yang menjadi korban kebijakan refocusing yang tak terukur, adalah sektor pertanian dan ketahanan pangan hanya dianggarkan sebesar Rp 215.330.670.500 atau turun 22,36% dibanding dengan APBD murni 2021,” jelasnya. (B)

Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Haerani Hambali