Elit Nasdem Batal Lapor SBY, Demokrat: Ruang Demokrasi Tidak untuk Diadili

Mustaqim, telisik indonesia

Senin, 04 September 2023

0 dilihat

Bendahara Umum Partai Nasdem, Ahmad Sahroni (tengah berkacamata), memberikan keterangan pers usai batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY, di Bareskrim Polri pada Senin (4/9/2023). Foto: Ist.

JAKARTA, TELISIK.ID - Elit Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, batal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ke Bareskrim Polri pada Senin (4/9/2023) hari ini. Sahroni yang berencana melaporkan atas nama pribadi itu mengaku ditelepon oleh Surya Paloh agar tidak melanjutkan rencananya.

Sahroni tiba di Bareskrim Polri sekitar pukul 09:15 WIB. Belum juga memuluskan rencananya untuk melaporkan SBY, dia sudah dihadang oleh puluhan wartawan. Pada kesempatan itu Sahroni menjelaskan bahwa dirinya batal melaporkan SBY karena permintaan Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dan bacapres Anies Baswedan.

“Kenapa akhirnya secara pribadi mau melaporkan. Tadi saya di jalan menelepon ketua umum bahwa saya akan melakukan pelaporan, tapi Pak Surya (Surya Paloh) memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan (SBY, red) dan balik ke kantor. Jadi saya ini sebenarnya udah siap melaporkan,” ungkap Bendahara Umum Partai Nasdem itu.

Bukan hanya Surya Paloh, Sahroni mengaku juga menerima pesan dari Anies Baswedan melalui aplikasi WhatsApp yang meminta hal yang sama. “Pak Anies ingin fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan, dalam strategi pemenangan Capres (Pemilu) 2024,” ujar Sahroni.

Baca Juga: Pasca Bergabungnya Gelora, Dukungan ke Prabowo Dianggap Kian Kokoh

Menyinggung motif dirinya mau melaporkan SBY ke Bareskrim, Sahroni beralasan karena ucapan SBY yang dianggapnya berbohong terkait deklarasi capres-cawapres. Sahroni meluruskan pernyataan SBY yang disebutnya akan ada deklarasi Anies-AHY awal September.

Pernyataan SBY yang dimaksud Sahroni adalah ketika Presiden ke-6 RI itu mengadakan rapat di Cikeas pada Jumat (1/9/2023). Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat ini sebagai respon usai Anies diduetkan dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk Pilpres 2024.

Demokrat merasa dikhianati soal keputusan sepihak duet Anies-Cak Imin. SBY kemudian mengingat momen Anies datang ke Cikeas untuk melaporkan rencana deklarasi capres dan cawapres.

“Masih segar dalam ingatan saya, di ruangan ini, saya duduk di sini, tanggal 25 Agustus 2023, berarti seminggu lalu, Pak Anies duduk di sini dengan didampingi Tim 8, AHY memang tidak selalu hadir,” kata SBY kepada wartawan di Cikeas pada Jumat (1/9/2023).

SBY mengatakan kehadiran Anies saat itu melaporkan akan deklarasi capres sekaligus cawapres. Dia menyebut Anies telah memutuskan cawapres.

“Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan,” ujar SBY.

Tiga hari kemudian, pernyataan SBY itu dianggap bohong oleh Sahroni. Dia lalu berencana melaporkan SBY ke Bareskrim tapi akhirnya batal.

“Mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September. Omongan itu saya katakan nggak ada,” kata Sahroni.

Sahroni mengatakan selama dua jam ada di dalam ruangan rapat bersama SBY. Saat itu, kata dia, dirinya dan anggota Tim 8 yang lainnya menerima cerita pengalaman SBY selama proses terpilih jadi Presiden di 2004 silam.

Reaksi Demokrat dan PKS menanggapi batalnya Sahroni melaporkan SBY ke Bareskrim Polri, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca IP Panjaitan, mengapresiasi hal itu. Hinca menilai sikap yang diambil Surya Paloh untuk tidak melaporkan SBY sebagai langkah yang tepat.

“Karena ruang yang kemarin itu ruang politik, yang namanya politik adalah ruang publik, bukan ruang delik, bukan ruang hukum pidana. Ruang demokrasi tidak untuk diadili. Demokrasi itu adu argumentasi, karena itu, niat untuk melaporkan ke Bareskrim itu menurut saya tidak tepat, sangat tidak tepat, itu melanggar konsep ruang demokrasi kita,” kata Hinca kepada wartawan di DPP Partai Demokrat, Menteng.

Partai Demokrat, menurut Hinca, tidak memiliki niat jahat atau buruk dari ruang publik yang dibangun oleh Demokrat. Dia menegaskan bahwa partainya hanya ingin berdiskusi.

“Karena itu yang paling bagus, kalau ada yang tidak benar di situ dijawab aja di ruang publik juga. Jadi karena itu, saya sebutnya kata-kata sambutlah dengan kata-kata, kalimat sambutlah dengan kalimat, argumentasi sambutlah dengan argumentasi, bukan delik,” tegasnya.

Hinca meminta semua pihak untuk sama-sama menjaga ruang demokrasi saat ini. Menurutnya, tak ada yang salah jika Demokrat saat itu terus bertanya kapan deklarasi cawapres Anies.

“Soal deklarasi itu sudah sejak jauh kita bilang, kalau sudah pacaran ya tentu harus naik pelaminan. Jadi soal kata deklarasi itu soal menyatakan bagaimana kita untuk naik, untuk apa? Supaya elektabilitas Mas Anies nggak turun-turun, itu lama sekali jadi turun terus, kita nggak ingin yang kita usung itu turun,” ujar Hinca.

Sementara itu, PKS yang masih berada di Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan sebagai bacapres berharap masing-masing pihak berlapang dada supaya politik di Indonesia tak gaduh.

“Coba kalau semua pimpinan partai politik saling lapor, ini kan makin gaduh nih urusan nih, menurut saya,” kata Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, seperti dikutip telisik.id dari detik.com, Senin (4/9/2023).

Baca Juga: Resmi Tinggalkan Anies, Demokrat Beralih ke Prabowo dan Ganjar

Jazuli menginginkan setiap pimpinan partai politik sebaiknya bijak untuk menyikapi segala sesuatunya. Ia masih berharap Demokrat dapat kembali bergabung dengan koalisi mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai capres.

“Menurut saya, masing-masing kita itu coba berlapang dada berpikir arif dan bijaklah karena sekarang mungkin tidak ketemu titiknya, ke depan ketemu lagi titiknya. Politik ini kan selalu dinamis, ya kan,” harap Jazuli.

Jazuli berharap para pimpinan partai politik meski berbeda pandangan tetap menjalin silaturahmi. Ia ingin kontestasi politik di Tanah Air bisa berjalan dengan nyaman dan aman.

“Kita harus memberikan pembelajaran politik kepada publik bahwa nahkoda-nahkoda, masinis-masinis politik ini. Boleh kita berbeda sikap, berbeda dukungan, berbeda pilihan politik, tapi berikanlah pembelajaran yang membuat anak bangsa ini makin dewasa, makin cerdas, makin menerima keberagamaan,” ucapnya. (A)

Reporter: Mustaqim

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS