adplus-dvertising

Fadli Zon Serukan Perlunya Israel Diisolasi Secara Politik, Ekonomi dan Sosial

Marwan Azis, telisik indonesia
Sabtu, 11 Juli 2020
1151 dilihat
Fadli Zon Serukan Perlunya Israel Diisolasi Secara Politik, Ekonomi dan Sosial
Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon ketika ketika menjadi pembicara webinar dengan tema Melawan Aneksasi Israel Atas Wilayah Palestina, di Komplek DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020). Foto: Repro twitter @Fadlizon

" Persoalan dan isu Palestina serta rencana aneksasi Israel ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Aneksasi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun sebenarnya, tepatnya sejak tahun 1948. Dan kemudian juga ada perang 6 hari. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Konflik Palestina-Israel yang terus berlarut-larut memerlukan terobosan baru dengan cara memaksa Israel untuk tunduk pada aturan global dengan cara memberikan tekanan yang lebih kuat kepada Israel.

Salah satu yang ditawarkan Anggota DPR-RI, Fadli Zon adalah  perlunya dilakukan isolasi atau pengucilan secara politik, ekonomi,  dan sosial di tingkat regional dan global.

Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon ketika menjadi pembicara webinar yang mengangkat tema Melawan Aneksasi Israel Atas Wilayah Palestina, di Komplek DPR-RI, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2020).


Selain Fadli Zon, Pakar Timur Tengah Universitas Indonesia Yon Machmudi, Dirjen Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard, dan  Aktivis Sahabat Al Aqsha Dzikrullah juga turut menjadi pembicara webinar yang dimoderatori politisi PKS yang saat ini menjabat Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera.

"Isu Palestina merupakan concern dan aspirasi dari sebagian besar rakyat Indonesia, terutama dalam rangka menjalankan amanat konstitusi kita. Palestina adalah termasuk negara yang mengakui kemerdekaan kita sejak awal," kata  Fadli.

Fadli mengungkapkan, menyikapi dari rencana aneksasi Tepi Barat Palestina yang baru dilakukan Israel, meski kabar terakhir memang terjadi penundaan, DPR RI, dalam hal ini BKSAP, menginisiasi untuk dilakukan joint state. Sudah ditandatangani sekitar 242 anggota parlemen, termasuk Amerika, Inggris, negara-negara Timur Tengah, dan beberapa ketua parlemen.

“Kita berharap ini adalah bagian dari diplomasi parlemen untuk melakukan kampanye penolakan terhadap aneksasi Israel secara lebih global. Di Uni Eropa ini juga sudah berjalan cukup masif. Saya yakin ini mempunyai kontribusi dalam menekan rencana Israel tersebut," tuturnya.

Baca juga: Enam Negara Kecam Israel atas Pencaplokan Wilayah Palestina

Menurut politisi Partai Gerindra ini, diplomasi parlemen yang dilakukan DPR RI dalam hal ini BKSAP, sambungnya, telah dilakukan juga di beberapa forum parlemen dunia.

Terkait Palestina, hampir tidak ada perbedaan pandangan, semua elemen masyarakat di Indonesia ingin memperjuangkan nasib rakyat Palestina, termasuk di tingkat parlemen.

"Persoalan dan isu Palestina serta rencana aneksasi Israel ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Aneksasi ini sudah berlangsung selama puluhan tahun sebenarnya, tepatnya sejak tahun 1948. Dan kemudian juga ada perang 6 hari,” paparnya.

“Pihak Israel secara bertahap melakukan upaya-upaya aneksasi sehingga luas teritorial Palestina menjadi menyempit," tambah alumnus Universitas Indonesia ini.

Berbagai perjanjian antara Palestina-Israel yang sudah diupayakan seolah seperti dimentahkan oleh berbagai perjanjian-perjanjian terakhir. "Israel memang tidak punya itikad baik untuk bernegosiasi dan berdamai, apalagi rezim yang saat ini berkuasa adalah rezim sayap kanan," tandasnya.

Fadli juga menyoroti kredibilitas PBB dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel.

“Sebagai institusi antar pemerintah, terutama Dewan Keamanan, hak veto PBB sering kali menyelamatkan Israel dari sanksi global. Tuntutan reformasi atas PBB, khususnya Dewan Keamanan, untuk bisa lebih demokratis dan akomodatif memang harus menjadi bagian perjuangan diplomasi kita," ujarnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Haerani Hambali

Baca Juga