Gelar Aksi Nasional, Aliansi Serikat Buruh Independent Indonesia Dukung Demokrat Tolak Pengesahan Omnibus Law
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Minggu, 04 Oktober 2020
0 dilihat
Aksi demo buruh tolak Omnibus Law. Foto: Repro google
" Untuk itu kami merasa salut kepada Partai Demokrat atau Paslon-paslon Cakada yang menyuarakan penolakan Omnibus Law yang akan ditetapkan menjadi UU. "
SURABAYA, TELISIK.ID - Sekjen Aliansi Serikat Buruh Independent Indonesia, Fitroh Hariyadi mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang telah menolak keberadaan RUU Cipta Kerja.
“Kami mendukung atas upaya-upaya dari seluruh karyawan dan seluruh serikat pekerja se-Indonesia dan dukungan dari Partai Demokrat untuk menolak RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law,” jelasnya saat dikonfirmasi, Minggu (3/10/2020).
Dibeberkan oleh Fitroh, di satu sisi, Omnibus Law tidak berpihak kepada pekerja dan ada beberapa poin yang melemahkan pekerja.
”Untuk itu kami merasa salut kepada Partai Demokrat atau Paslon-paslon Cakada yang menyuarakan penolakan Omnibus Law yang akan ditetapkan menjadi UU,” jelasnya.
Untuk itu lanjut Fitroh, pihaknya mendukung seluruh lapisan yang bergerak bersama dengan memberi semangat baru bergerak terus untuk melakukan pergerakan penolakan yang digelar mulai 6-8 Oktober 2020.
Baca juga: Menkopolhukam: 45 Juta Orang Indonesia Tidak Percaya COVID-19
”Semoga seluruh elemen dan DPP Partai Demokrat yang turun langsung menolak Omnibus Law diikuti hingga tingkat daerah,” jelasnya.
Sekedar diketahui, Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR RI secara tegas menolak adanya RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ada beberapa alasan Demokrat menolak diundangkannya Omnibus Law, antara lain RUU Cipta Kerja dinilai tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi COVID-19.
Ketimbang melakukan perumusan dan pembahasan RUU Cipta Kerja, Partai Demokrat meminta prioritas utama negara harus diorientasikan pada upaya penanganan pandemi. Khususnya menyelamatkan jiwa manusia, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 serta memulihkan ekonomi rakyat.
Tak hanya itu, bagi partai yang dikomandani Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini, pembahasan RUU Cipta Kerja tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja dan jaringan civil society yang akan menjaga ekosistem ekonomi dan keseimbangan relasi tripartit antara pengusaha, pekerja dan pemerintah. RUU ini juga berpotensi memberangus hak-hak buruh di tanah air.
Tak hanya itu, Demokrat juga menganggap RUU tersebut menggeser semangat Pancasila karena mendorong ekonomi menjadi kapitalistik dan neoliberalisme. (B)
Reporter: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Kardin
