Gelar Rapat Paripurna, Ini Pandangan Fraksi DPRD Sultra Terkait Raperda 2022
Nurdian Pratiwi, telisik indonesia
Senin, 29 November 2021
0 dilihat
Suasana Rapat Terkait Badan Anggaran Tahun 2022 yang berlangsung di Gedung Paripurna. Foto: Nurdian Pratiwi/Telisik
" DPRD Sultra menggelar rapat paripurna terkait Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Priorritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022 "
KENDARI, TELISIK.ID - DPRD Sultra menggelar rapat paripurna terkait Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Priorritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2022, Senin (29/11/2021).
Sebelumnya rapat paripurna tersebut, DRPD Sultra telah menggelar rapat mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), pada Rabu (24/11/2021).
Pada paripurna kali ini, anggota-anggota dari setiap fraksi hingga wakil Gubernur pun turut hadir guna mendengar keputusan dari rapat tersebut.
Wakil Ketua I DPRD Sultra, H. Herry Asiku, SE, mengatakan, pada rapat paripurna ini diharapkan agar dari anggota-anggota fraksi dapat menyampaikan saran maupun pandangannya terkait dengan rapat anggaran tersebut.
“Sebelumnya terima kasih kepada para anggota komisi DPRD Sultra maupun setiap fraksi-fraksi yang telah hadir pada rapat kali ini,” katanya.
“Kami berharap bahwa dengan diadakannya rapat paripurna hari ini, kami juga dapat mendengar saran, pendapat maunpun pandangan dari setiap fraksi guna untuk mencapai tujuan bersama terkait badan anggaran tahun 2022 ini,” sambungnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi II DPRD sekaligus Ketua Fraksi dari Partai Amanat Nasional (PAN), H. Syamsul Ibrahim, menyampaikan pendapatnya mewakili semua fraksi.
Baca Juga: Rapat Badan Anggaran DPRD, Sumber Pendapatan Anggaran Perlu Jadi Fokus Utama
“Pada dasarnya penyusunan APBD Provinsi Sultra, sejalan dengan aturan pemerintah pusat dan menjadi aliansi serta merespon dinamika masyarakat, sekaligus meningkatkan perkembangan pembangunan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
“Dengan demikian, kemampuan pengoperasian negara diharapkan dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, yang sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui pengetahuan dan kebijakan program kegiatan dalam mensejahterakan masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, syamsul mengatakan, seluruh fraksi ingin menyampaikan beberapa hal terkait APBD, beberapa diantaranya adalah mekanisme penyusunan anggaran diharapkan agar tidak mengalami keterlambatan lagi kedepannya.
Baca Juga: Anggaran Besar, Pemdes Dituntut Lebih Cerdas Kelola Dana Desa
Kata dia, Gubernur Ali Mazi diharapkan agar pembangunan Eks Tugu MTQ segera diselesaikan semaksimal mungkin sebelum akhir masa jabatan sebagai gubernur Sultra.
Saran serta usulan dari fraksi tersebut selanjutnya akan menunggu jawaban dari gubernur Sultra langsung yang akan dilaksanakan pada malam ini. (B-Adv)
Reporter: Nurdian Pratiwi
Editor: Fitrah Nugraha
