Golkar dan Gerindra Minta PDIP Tak Picu Kegaduhan Lewat Isu Jokowi Tiga Periode

Mustaqim, telisik indonesia

Sabtu, 28 Oktober 2023

0 dilihat

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade dan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah. Foto: Kolase

JAKARTA, TELISIK.ID - Isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode mewarnai keretakan hubungan Jokowi dengan PDIP. Partai Golkar meminta PDIP tidak memunculkan kegaduhan jelang Pemilu 2024 melalui isu tiga periode tersebut.

Partai Golkar yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung Prabowo-Gibran menegaskan, Jokowi tak pernah memberikan arahan untuk memperpanjang kepemimpinannya menjadi tiga periode.

“Dalam situasi politik menjelang Pemilu 2024, kami imbau para elite untuk menjaga kondusivitas keadaan supaya tidak memperkeruh suasana,” imbau Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Muhammad Suryawijaya, di Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Surya meminta para elite partai politik berbicara sesuai fakta seiring kian menghangatnya situasi politik saat ini. Dia pun mengajak masyarakat fokus membicarakan tentang visi misi dan mau dibawa ke mana Indonesia ke depan.

Baca Juga: Bolo Ganjar-Mahfud Milenial Jawa Timur Target Menang Satu Putaran Pilpres

Partai Golkar, menurut Surya, tak pernah menerima arahan dari Jokowi mengenai perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode. Dia beralasan, selama Golkar bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju, partainya hanya menerima aspirasi mengenai perpanjangan jabatan presiden tiga periode dari masyarakat.

“Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pada Februari 2022 memang sempat menerima aspirasi dari petani di Kabupaten Siak, Riau, yang menginginkan kepemimpinan Presiden Jokowi berlanjut menjadi tiga periode,” ujar Surya.

Aspirasi itu disampaikan para petani saat menerima kunjungan Airlangga pada Kamis, 24 Februari 2022. Usai menerima aspirasi tersebut, Airlangga berjanji akan menyampaikannya kepada para pimpinan partai politik lainnya.

Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, juga meminta Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak lagi menyebar berita bohong terkait isu Jokowi tiga periode. Andre meminta Hasto lebih mengedepankan program capres-cawapres yang diusung PDIP ketimbang menyebar informasi bohong.

“Saya juga menghimbau kepada Mas Hasto untuk meniru apa yang dilakukan Pak Prabowo, sebaiknya fokus aja dengan program masing-masing pasangan calon, tidak perlu melakukan sindiran ataupun menyerang pihak lain,” tegas Andre kepada wartawan.

Andre memastikan pernyataan Hasto merupakan hoaks. Sebab, menurut Andre, Presiden Jokowi sudah berapakali membantah isu tersebut.

“Untuk isu mengenai tiga periode ini kita semua tahu bahwa hal tersebut sudah dibantah berulang kali oleh Presiden Jokowi. Bahkan Presiden sampai menyebut bahwa orang yang menghembuskan isu ini adalah orang yang ingin menampar muka presiden. Jadi isu mengenai presiden meminta tiga periode ini jelas merupakan hoaks,” beber Andre.

Ramai isu tiga periode jabatan Presiden Jokowi ini menunjukkan ketidakkompakan para elit PDIP. Isu tersebut menyeret tiga kader PDIP yakni Adian Napitupulu; Ketua DPP PDIP, Puan Maharani; dan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah, berkilah tidak ada pertentangan dari ketiga kader PDIP itu terkait pernyataan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi tiga periode.

“Pernyataan Mbak Puan, saat menjelaskan tentang tiga periode itu adalah menjawab pertanyaan, apakah Pak Jokowi pernah secara langsung meminta kepada Ibu Mega untuk mengubah konstitusi dari dua periode, menjadi tiga periode,” ujar Basarah.

Selanjutnya, kata Basarah, Puan menjawab tidak pernah mendengar Presiden Jokowi meminta langsung kepada Megawati tentang perubahan masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.

“Pernyataan Mbak Puan itu benar. Memang Pak Jokowi tidak pernah secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meminta kepada Ibu Megawati, mengubah UUD 1945 dari dua periode menjadi tiga periode,” ucapnya.

Adian, kata Basarah, juga menjelaskan isu yang sama. Sumbernya dari orang yang membantu Jokowi (menteri dan ketum parpol). Basarah mengatakan hal itu bisa ditelisik dari jejak digital.

“Saya kira di Google kita bisa lihat rekam jejak digitalnya, banyak pejabat-pejabat pemerintahan Presiden Jokowi yang menyampaikan gagasannya, keinginannya, untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode,” jelas Basarah.

Menyinggung pernyataan Hasto, menurut Basarah, lebih menggambarkan upaya konfirmasi. Yakni ada pejabat di pemerintahan Jokowi yang menyampaikan keinginannya agar Jokowi menjadi presiden tiga periode.

“Jadi dengan demikian, tidak ada perbedaan apalagi pertentangan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Mbak Puan, Bung Adian, dan juga Mas Hasto Kristiyanto. Karena memang pada faktanya wacananya tiga periode itu faktual bisa kita lihat,” imbuhnya.

Baca Juga: Sudah Dikeluarkan dari PDIP, Gibran Berpotensi Tidak Memenuhi Syarat

Basarah berharap wartawan lebih cermat dan mengingat-ingat pejabat di pemerintahan Jokowi yang pernah menyatakan wacana presiden tiga periode.  

Isu mengenai Jokowi yang menginginkan perpanjangan kepemimpinannya hingga tiga periode kembali mencuat dalam beberapa hari terakhir.

Isu ini kembali dilontarkan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Hasto menyebut isu tiga periode merupakan permintaan "Pak Lurah" atau Presiden Jokowi.

“Saya sendiri mengalami itu. Ketika saya sedang nyekar di makam Bung Karno, Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” tutur Hasto usai menghadiri deklarasi Yenny Wahid mendukung bakal pasangan calon presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023). (A)

Penulis: Mustaqim

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS