Ini Catatan Penting FPM untuk Bupati dan Wakil Bupati Manggarai 100 Hari Kerja

Rekomendasi itu, kata Robert, ada beberapa program prioritas yang harus terealisasi sesuai janji kampanye.

Harapannya, Bupati dan Wabup Manggarai betul-betul menjalankan amanah rakyat sesuai sumpah yang telah dilakukan waktu pelantikan, bukan menjalankan amanah partai politik atau golongan tertentu.

Dimana, pihaknya melihat ada banyak program-program yang telah dijanjikan H2N waktu masih berstatus calon Bupati dan Wabup, yakni, kenaikan tamsil guru, pembangunan Rumah Sakit Pratama, kesejahteraan petani milenial dan belum lagi program-program lain yang dijanjikan H2N selama masa kampanye.

Baca Juga: Sewa Lapak di Pasar Modern Wawotobi Naik, Pedagang Menjerit

"Kami berharap program itu mampu dilaksanakan," tutur Robert.

Tak hanya untuk H2N, pihaknya juga memberikan catatan khusus untuk para Timses yang terlihat geram ketika Bupati dan Wabup mereka dievaluasi.

Menurut Robert, sikap Timses H2N sudah membatasi ruang dialektika masyarakat Manggarai seakan-akan Bupatinya Timses, padahal kalau sudah mengabdi untuk daerah maka jelas itu Bupati untuk masyarakat Manggarai.

"Sikap seperti itu berdampak buruk terhadap kepercayaan masyarakat Manggarai terhadap pemimpin baru. Jangan memukul mundur demokrasi ini dengan caci maki atau sikap yang menyerang personal," pungkas Robert.

Ia juga memberi penegasan terhadap H2N dan para Timses agar memahami NKRI sebagai negara demokrasi. Hal itu sebagai bukti normatif dimana demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

"Sebagai kekuatan hukumnya adalah kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Oleh karena itu kehadiran pemuda dalam dialog publik ini tentu berperan penting dalam pembangunan daerah," tutupnya.

Untuk diketahui, sebelumnya langkah FPM menggelar dialog publik ini rupanya mendapat tanggapan tak sedap dari para pendukung H2N di Pilkada 2020 lalu.

Mereka geram terhadap FPM yang berencana menggelar kegiatan tersebut. Pasalnya menurut mereka 100 hari kerja H2N bukan merupakan sebuah program yang dijanjikan pada saat kampanye.

Baca Juga: 40 persen Wilayah di Mubar Tak Tersentuh Jaringan Internet

Frans, salah satu pendukung setia H2N dalam postingan status di salah satu group Facebook, menulis H2N tidak pernah menjanjikan kalau adanya program 100 hari kerja. Tidak semua pemimpin harus ada program 100 hari kerja.

"FPM ini masih bodok dan dungu mereka tidak ikut perkembangan kepemimpinan H2N selama ini maupun waktu kampanye. Jika ada janji baru ditagih, kalau tidak ada janji ngapain kalian evaluasi," tulis Frans.

Saking geramnya, ia pun menganggap FPM tak paham soal kata evaluasi.

"Setahu saya evaluasi itu jika sebelumnya pernah dibicarakan sehingga pada akhirnya dievaluasi. Atau mungkin ada pengertian lain dari kata evaluasi," tulisnya lagi.

Tak hanya Frans, para pendukung lain pun tidak menerima jika Bupati dan Wabup hasil dukungan mereka dievaluasi.

Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai, Heribertus Ngabut yang dihubungi Telisik.id juga membantah terkait tema 100 hari kerja itu.

Ia mengaku bahwa tema 100 hari kerja itu tidak masuk dalam program H2N atau janji H2N.

"Itu hanya istilah mereka saja," kata Ngabut singkat.

Menanggapi penolakan itu, Sekretaris Jenderal FPM, Robert Dacing mengatakan bahwa pihaknya akan tetap menggelar dialog publik itu meski menuai komentar negatif dari para pendukung.

Robert menjelaskan tujuan dari diskusi publik itu bukan soal program atau janji H2N tetapi bagaimana kinerja H2N dalam 100 hari memimpin Manggarai.

Baca Juga: Pemkab Muna Siapkan Rp 1 Miliar Benahi Gedung Pasar Laino

"Konsep kami dalam diskusi kali ini bukan fokus di program 100 harinya. Tapi bagaimana kinerja H2N dalam 100 hari tersebut sehingga masyarakat bisa menilai," kata Robert menjawab Telisik.id

Ia menambahkan, pasca H2N dilantik telah dijelaskan bahwa program 100 hari itu memang tidak menjadi patokan. Namun ada empat aspek yang menjadi fokus utama H2N, yakni penanganan COVID-19, RPJMD, reformasi birokrasi, penataan kota Ruteng dan pengelolaan sampah. Hal itulah yang akan dievaluasi.

"Jadi bukan soal ada tidaknya janji program 100 hari kerja, tetapi ini lebih kepada menilai kinerja H2N selama 100 hari memimpin Manggarai. Hal ini sah-sah saja kan. Masyarakat juga punya hak untuk menilai apalagi program 100 hari tidak ada pertanggungjawaban politiknya sehingga sah untuk dibahas," cetus Robert.

Dialog yang mengangkat tema Evaluasi 100 Hari Kerja Bupati Manggarai, Heribertus Geradus Laju Nabit dan Wabup Heribertus Ngabut (H2N) ini diikuti oleh empat orang Narasumber, masing-masing Arlan Nala selaku pegiat media sosial, Yohanes J. Nami selaku Dosen Fisipol Undana, Emanuel Suryadi selaku Ketua GMNI Manggarai, dan Marianus Manto Tapung selaku Dosen Akademi Unika Santu Paulus Ruteng. (B)

Reporter: Berto Davids

Editor: Fitrah Nugraha