Home Kasus

Kasus Dugaan Asusila Wakil Ketua DPRD Muna, Demokrat Harus Bersikap

Sunaryo, telisik indonesia

Minggu, 16 Januari 2022

0 dilihat

Kasus Dugaan Asusila Wakil Ketua DPRD Muna, Demokrat Harus Bersikap

Pengamat Politik Sultra, Muhamad Najib Husain (tengah). Foto : Ist.

" Kasus dugaan asusila/perzinahan yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Muna "

MUNA, TELISIK.ID - Kasus dugaan asusila/perzinahan yang dilakukan Wakil Ketua DPRD Muna, CH dengan sraf pribadinya berinisial IT masih terus menyita perhatian publik.

Pengamat Politik Sultra, Muhamad Najib Husain menerangkan, sebagai pejabat publik dan juga merupakan wakil rakyat, seharusnya tidak melakukan hal tersebut. Karena, tentunya akan mencoreng nama partai Demokrat. Olehnya itu, saat ini yang dibutuhkan adalah ketegasan dari partai untuk menindaki kadernya yang telah melakukan pelanggaran moral.

"Walupun belum ada putusan bersalah atau tidak, partai harus bersikap. Karena, perbuatan itu tidak bisa dipisahkan dengan wilayah publik, walaupun tindakannya adalah perbuatan pribadi," kata Najib, Minggu (16/1/2022).

Sebagai langkah awal, menurut Dosen FISIP UHO itu, partai harus memberikan teguran serta pembinaan terhadap kedua kadernya itu. Jika perlu bila terbukti bersalah, partai bisa memberi sanksi tegas sebagai sebuah tindakan efek jerah, sehingga tidak ada lagi kader yang melakukan hal-hal seperti itu.

"Isu tindakan moral ini sangat peka terhadap psikologi pemilih. Walapun masih dalam asas praduga tak bersalah, partai sudah harus melalukan langkah-langkah, agar tidak menjadi liar," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPC Demokrat Muna, Taufan Alam menerangkan, pihaknya sudah berusaha menyelesaikan permasalahan itu secara internal. Namun, terlapor (CH) tidak punya itikad baik untuk melakukan klarifikasi. Karena itu, laporan dari pelapor (IT bersama suaminya MR), telah diteruskan ke DPD dan DPP Demokrat.

Baca Juga: Diduga Tertipu Calo Veteran, Uang Miliaran Para Lansia di NTT Raib

"Tugas kita di DPC sudah berusaha memfasilitasi, tapi karena tidak itikad baik dari terlapor, laporannya kita teruskan ke DPD dan DPP. Seperti apa, hasilnya, tergantung keputusan partai," ujarnya.

Mantan anggota DPRD Sultra itu mengaku, dengan kejadian itu sedikit mengusik nama partai. Bahkan, DPRD sebagai lembaga terhormat bisa ikut tercoreng. Karena, selain keduanya merupakan kader, juga tidak bisa dipisahkan antara pimpinan dewan dengan staf pribadinya.