Kepemimpinan dan Komunikasi Politik Presiden

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 26 Juli 2026

0 dilihat

Efriza, dosen ilmu politik di beberapa kampus dan owner penerbit. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen ilmu politik di beberapa kampus dan owner penerbit

PRESIDEN dinilai bukan sekadar dari keberhasilannya melahirkan kebijakan, tetapi juga dari bagaimana ia memimpin pemerintahannya dan membangun komunikasi antara dirinya dan rakyatnya. Kepemimpinan dan komunikasi merupakan dua sisi yang melekat terhadap sorotan publik atas Presidennya.

Patut diakui kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo maupun pengelolaan pemerintahannya dalam berbagai survei masih cukup tinggi, tetapi di sisi lain, komunikasi politiknya dan cara Presiden Prabowo mengorkestrasi pemerintahannya utamanya kabinetnya acap membuat publik mengerutkan dahi.

Pengelolaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik

Presiden Prabowo begitu kental dalam nilai positif soal merawat kebersamaan, ia tidak akan meninggalkan orang-orang yang “telah berkeringat” memenangkan Prabowo di Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 kemarin.  

Saking, tidak melupakan kebaikan seseorang, wajar akhirnya Presiden Prabowo menerapkan pola “buang-punggut” terhadap orang-orang yang loyal terhadap dirinya. Contoh yang menyeruak di publik, seperti Hasan Nasbi yang sudah memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), ternyata ia kembali dimasukkan ke Istana sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi.

Sorotan yang sama, juga memungkinkan terjadi terhadap sosok Nanik S. Deyang yang memilih mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi memungkinkan ia akan ditempatkan sebagai pengawas BGN setelah mengundurkan diri dari jabatannya. Hal yang lumrah, “buang-punggut” di pemerintahan ini.

Baca Juga: Celah Korupsi dalam Program Prioritas Pemerintah

Meski kebersamaan ditonjolkan oleh Presiden Prabowo, tetapi yang menyembul dalam persepsi publik adalah pemerintahan ini tidak dibangun dengan dasar fondasi yang kokoh. Kesan yang hadir dalam pengelolaan pemerintahan juga bahwa kabinet bersifat tambal-sulam, buang-punggut, maupun geser-rangkap, ketiga sifat tersebut tidak terhindarkan.

Harus diakui, Pemerintahan ini gemuk bahkan obesitas, sayangnya selain obesitas, pola rangkap jabatan amat tinggi diterapkan dalam pemerintahan ini seperti posisi komisaris yang dirangkap oleh banyak wakil menteri.

Sayangnya, ketika pengelolaan kabinet tampak kurang rapih. Ternyata, publik juga tidak sekadar mengerutkan dahi tetapi sekaligus mengelus dada. Sebab, komunikasi presiden yang seharusnya menitikberatkan pada fungsi menyampaikan informasi dan membangun optimisme publik, ternyata malah menjadi kesan pemerintahan ini anti kritik.

Nada-nada sentimen dan kekesalan, tidak sekadar diumbar oleh publik, tetapi juga dilakukan oleh Presiden Prabowo dalam beberapa pidatonya. Seperti disampaikan dan dicatat oleh Ray Rangkuti sebanyak enam kata, “mulai dari 'endasmu', 'bajingan', 'emang gue pikirin', 'kabur aja sana', 'antek-antek asing', dan yang terakhir 'Londo Ireng.’ (Tribunnews, 26/7/2026).

Semestinya, kepemimpinan dan komunikasi dari Presiden Prabowo bisa memuaskan masyarakat yang membutuhkan kepastian mengenai arah kebijakan pemerintah. Seperti, ketika masyarakat menghadapi persoalan ekonomi, bencana alam, dinamika global, maupun kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM), tentu saja Publik menunggu kehadiran negara melalui penjelasan yang jujur, terbuka, dan mudah dipahami. Komunikasi yang jujur, terbuka dan mudah dipahami, sejatinya akan dapat mengurangi kekhawatiran masyarakat dan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Presiden Prabowo semestinya tidak melupakan bahwa komunikasi dari penguasa politik juga menjadi rujukan. Sebab, presiden bukan sekadar komunikator politik, melainkan figur yang turut membentuk budaya komunikasi publik. Cara presiden menyampaikan kritik, menghargai perbedaan pendapat, maupun menjelaskan alasan di balik sebuah kebijakan akan menjadi contoh bagi para pejabat negara hingga masyarakat luas.  

Mengutip tulisan Okky Madasari (Jawa Pos, 18/7/2026), ia menjelaskan bahwa cara Presiden berbicara menjadi cara Menteri menjawab pertanyaan. Cara Presiden menghadapi kritik menjadi cara Birokrasi menghadapi pengawasan. Cara Presiden memperlakukan lawan menjadi cara negara memperlakukan warganya.

Baca Juga: Kepercayaan Publik dan Pemberantasan Korupsi

Ditegaskan oleh Okky bahwa yang diproduksi bukan hanya pilihan kata, melainkan hubungan antara kekuasaan dan masyarakat. Oleh sebab itu, ketika komunikasi dibangun dengan argumentasi yang rasional, ruang publik akan berkembang menjadi ruang diskusi yang sehat.

Sebaliknya, apabila komunikasi lebih banyak dipenuhi ekspresi emosional tanpa penjelasan yang memadai, masyarakat akan lebih mudah terjebak pada perdebatan yang bersifat personal daripada substansial. Bahkan, jika dicermati seolah antara Pemerintah menjadi vis a vis dengan Pengamat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); ini menyembulkan kesan antara Pemerintah dengan Masyarakat tidak sepenuhnya berjalan harmonis.

Tampaknya memang Pemerintahan Prabowo saat ini perlu kembali merumuskan pengelolaan pemerintahannya agar menjadi lebih baik, dan juga komunikasi Presiden perlu semakin mengedepankan substansi dibandingkan sensasi. Sebab, masyarakat membutuhkan penjelasan yang utuh mengenai kebijakan, alasan di balik setiap keputusan, serta dampak yang akan dirasakan oleh publik.

Pemerintah semestinya menyadari bahwa kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah masih tinggi, artinya Presiden tidak perlu membangun narasi adanya ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, tetapi sebaiknya malah semakin harmonis hubungan yang terjalin. Sebab, semakin terbuka dan argumentatif komunikasi yang disampaikan, semakin besar pula peluang terciptanya hubungan yang sehat antara pemerintah dan warga negara. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS