Ketua KPK Bicara Presidential Threshold Pemilu Dipertanyakan

M. Risman Amin Boti, telisik indonesia

Rabu, 15 Desember 2021

0 dilihat

Anggota Komisi III DPR-RI, Johan Budi. Foto: Repro liputan6.com

JAKARTA,TELISIK.ID - Anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi angkat bicara soal pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung perihal ambang batas pencapresan atau presidential threshold agar diturunkan menjadi 0 persen.

Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu, bagus jika KPK mengkaji komprehensif potensi korupsi akibat pemilu.

"Pak Firli itu memberitahukan sistem itu secara menyeluruh, kalau pilkada gitu-gitulah. Kemudian kan dia menyinggung soal presidential threshold. Tapi kan konteksnya nggak cuma itu. Ya itu boleh-boleh saja," kata Johan Budi kepada awak media, Selasa (14/12/2021).

Mantan Wakil Ketua KPK tersebut mengatakan, lembaga antirasuah memiliki program kajian sistem yang berkaitan dengan pencegahan korupsi.

“Kalau namanya kajian, itu kan ada rekomendasi. Namanya rekomendasi itu basisnya harus dengan penelitian, ada kajian yang mendalam di KPK. Nah, kalau itu ada, bagus saja dia mengusulkan itu. Siapa yang menindaklanjuti itu? Ya Presiden sama DPR,” kata Johan.

Lebih lanjut, menurut Johan Budi, pertanyaan mendasarnya adalah apakah KPK telah mengkaji komprehensif potensi korupsi akibat pemilu. Lalu, sebut dia, apa rekomendasi KPK berdasarkan kajian tersebut?

“Pertanyaannya yang mendasar, apakah itu KPK sudah melakukan kajian secara menyeluruh? Nggak Cuma presidential threshold saja, tapi secara menyeluruh, yang kemudian hasil kajian itu sudah dibuat rekomendasi atau belum oleh KPK,” tanya Johan.

“Nah, mengenai menyeluruh kajian ini akhirnya bisa mengurangi korupsi apa tidak, ya itu tunggu dulu, harus dilihat secara menyeluruh,” lanjutnya.

Baca Juga: Kabar Baik, BMKG Cabut Peringatan Tsunami untuk NTT Pasca Gempa

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyinggung soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) yang tengah ramai menjadi perbincangan.

Hal itu disinggung Firli Bahuri saat memberikan materi di acara Silatnas dan Bimtek anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia Partai Perindo yang digelar di Jakarta Concert Hall, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (10/12/2021).

Baca Juga: Korupsi Masih Tinggi, KPK Libatkan Pemda Berantas Korupsi

“Sekarang orang masih heboh dengan apa itu pak, parliamentary threshold, president threshold. Seharusnya kita berpikir sekarang bukan 20%, bukan 15%. Tapi 0 persen 0 rupiah. Itu pak kalau kita ingin mengentaskan korupsi,” kata Firli saat itu. (B)

Reporter: M. Risman Amin Boti

Editor: Haerani Hambali