Ketum JMSI Kembali jadi Petisioner Masalah Sahara Maroko

Baca Juga: Nama Cristiano Ronaldo Bakal Dipakai jadi Stadion

Maroko kehilangan kontrol atas wilayah Sahara pada 1912. Awalnya Maroko menandatangani perjanjian dengan Prancis yang menempatkan Maroko sebagai wilayah yang diproteksi Prancis pada Maret 1912. Namun setelah Perjanjian Fes itu ditandatangani, pada November di tahun yang sama secara sepihak Prancis memberikan wilayah Sahara kepada Spanyol.

Prancis meninggalkan Maroko pada tahun 1956, dan sejak saat itu pejuang-pejuang Maroko di utara berkerja keras untuk merebut kembali wilayah mereka di Sahara yang masih dikuasai Spanyol. Di pertengahan era 1970an, akibat hantaman krisis yang begitu keras, Spanyol akhirnya memutuskan angkat kaki dari Sahara.

Namun, salah satu kelompok yang didirikan para pejuang Maroko untuk merebut kembali wilayah Sahara dari tangan Spanyol berubah haluan. Kelompok bernama Polisario itu memilih mengikuti agenda Aljazair dan Blok Timur pada era Perang Dingin untuk memisahkan diri dari Maroko.

Aljazair menampung Polisario di sebuah kamp pengungsi yang ada di teritori Aljazair yang dikenal dengan nama Kamp Tindouf. Tidak hanya itu, Polisario juga mendirikan negara yang mereka sebut sebagai Republik Demokratik Arab Sahrawi.

Maroko dan Polisario yang didukung Blok Timur sempat terlibat dalam konflik bersenjata sampai gencatan disepakati pada tahun 1991, setelah Uni Soviet menghadapi krisis internal yang berujung pada kehancuran Blok Timur.

Ketika menyampaikan petisinya di hari pertama (Rabu, 4/10/2023), Teguh merujuk kembali pada apa yang telah dilakukannya untuk mengenali konflik ini dari jarak yang sangat dekat.

Teguh pernah mengunjungi Sahara Maroko dan bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat di kota Laayoune, Boujdour, dan juga Dakhla.

“Saya menemukan pembangunan yang sangat mengesankan di kawasan ini dan jelas memperlihatkan bahwa penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) di kawasan ini merupakan salah satu perhatian utama Maroko,” ujar Teguh yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Baginya, pembangunan di kawasan ini juga merupakan wujud komitmen Maroko untuk menerapkan usulan perdamaian dalam kerangka otonomi khusus. Teguh juga menggarisbawahi peran Kerajaan Maroko di Afrika yang semakin signifikan.

Maroko tanpa ragu-ragu memberikan bantuan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di sejumlah negara di Afrika. Pengaruh Maroko berkembang jauh hingga ke selatan Afrika. Namun, integrasi sisi utara Afrika masih terganggu oleh aktor yang memanfaatkan isu Sahara ini.

“Menyelesaikan masalah Sahara tidak diragukan lagi akan mempercepat integrasi tersebut,” kata Teguh.

Di hadapan Komite 4 Majelis Umum PBB, Teguh juga mengatakan, dalam salah satu kunjungan ke Maroko beberapa tahun lalu, dia bertukar pikiran dengan beberapa tokoh pendiri Polisario yang telah kembali ke pangkuan Kerajaan Maroko.

Mereka berusaha meyakinkan pihak lain yang masih setia pada kelompok bersenjata Polisario untuk mengambil jalan yang sama dengan jalan yang mereka ambil, yakni kembali ke Maroko.

“Saat ini kita menyadari bahwa usulan otonomi yang ditawarkan Kerajaan Maroko telah didukung oleh banyak negara di dunia sebagai solusi terbaik dan usulan perdamaian yang paling kredibel. Hal ini juga merupakan solusi paling tepat yang dapat diterapkan dalam konteks geopolitik saat ini demi menciptakan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan,” urai Teguh.

Dia menambahkan, hingga saat ini tidak kurang dari 28 negara telah membuka konsulat di kota-kota utama Sahara Maroko, yang berarti itu adalah pengakuan kuat terhadap kedaulatan Kerajaan Maroko atas Sahara.  

Di saat bersamaan, satu per satu negara anggota PBB mencabut dukungan mereka pada negara boneka yang dibentuk Polisario dan Aljazair.

Berdasarkan berbagai perkembangan terbaru ini, Teguh pada akhir pernyataannya mengatakan yakin konflik ini akan berakhir dengan damai.

Baca Juga: Ini Dia 10 Hotel Terbaik di Dunia, Ada dari Indonesia?

Dikutip dari Kompas.tv, sengketa Sahara Barat bermula tahun 1975, ketika penguasa kolonial Spanyol meninggalkan wilayah tersebut, memicu perang selama 15 tahun antara Maroko dan gerakan Polisario yang mencari kemerdekaan di wilayah tersebut.

Rabat mengendalikan hampir 80 persen Sahara Barat dan menganggap seluruh wilayah yang kaya fosfat dan perikanan itu sebagai wilayah kedaulatannya.

Rabat, ibu kota Maroko menganjurkan otonomi terbatas untuk wilayah gurun yang luas tersebut. Sementara Polisario yang didukung Aljazair berjuang untuk kemerdekaan dan menuntut referendum di bawah pengawasan PBB mengenai penentuan nasib sendiri. Namun demikian, referendum tersebut belum pernah terjadi.

Sejak akhir tahun 2020, Polisario (organisasi pergerakan kemerdekaan Sahara Barat) mengklaim sedang "berperang dengan alasan yang sah" dan menyatakan seluruh Sahara Barat, termasuk daratan, laut, dan udaranya, sebagai "wilayah perang." (B-Adv)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Kardin

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS