Komite I DPD RI Dukung Masyarakat Desak Presiden Prabowo Sahkan Pemekaran Provinsi Kepulauan Buton

Elfinasari, telisik indonesia

Senin, 17 November 2025

0 dilihat

Kunjungan Kerja Komite I DPD RI di Provinsi Sulawesi Tenggara. Foto: Ist.

BAUBAU, TELISIK.ID – Harapan masyarakat di Kepulauan Buton (Kepton), Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk menjadikan wilayah mereka menjadi provinsi baru kembali mendapatkan angin segar.  

Dalam rapat kerja yang dilakukan di Baruga Keraton Buton pada Senin (17/11/2025), Komite I DPD RI tidak hanya menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Kepton untuk menjadi provinsi.

Komite I juga meminta masyarakat Kepton untuk ikut mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengesahkan pemekaran.

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Carel Simon Petrus Sueb, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Kepton akan dikawal hingga tingkat pusat.  

Baca Juga: DPRD Inisiasi Perda Perubahan HUT Kolaka Utara, LPPM UMKOTA Singgung Presiden Megawati Soekarnoputri

Ia menyatakan dukungan tersebut disampaikan setelah pihaknya menerima masukan dari kepala daerah se-Kepton, mulai dari Bupati Buton Selatan, Wali Kota Baubau, Bupati Wakatobi, hingga Wakil Bupati Buton.

Sultan Buton ke-41, La Ode Sjamsul Qamar, juga menegaskan harapan panjang masyarakat Kepulauan Buton. Ia menyebut keinginan untuk membentuk provinsi sendiri telah diperjuangkan sejak tahun 2001.

“Masyarakat Kepulauan Buton menitipkan harapan agar provinsi ini segera terwujud,” ujarnya.

Anggota Komite I DPD RI lainnya, Amirul Tamim, juga meminta Pemerintah Provinsi Sultra konsisten terhadap janji politik terkait dukungan pemekaran Kepton.  

Pesan tersebut disampaikan secara khusus kepada Sekda Sultra, Asrun Lio, yang hadir mewakili Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka.

Pada kesempatan yang sama, Pemprov Sultra serta Kesultanan Buton menyerahkan sejumlah dokumen pendukung pemekaran kepada Komite I DPD RI untuk ditindaklanjuti.

Baca Juga: Viral, Fakta Lain dari Link Video Panas Nabila 1 Vs 7

Dukungan makin menguat setelah anggota Komite I DPD RI asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan momentum yang tepat.  

Ia juga mendorong masyarakat Kepton untuk mendesak Presiden RI Prabowo Subianto segera mengesahkan pemekaran.

Paul Finsen pun meminta pemerintah daerah di wilayah Kepton menyiapkan dukungan pendanaan, termasuk penguatan lembaga adat Kesultanan Buton melalui hibah sebesar Rp 5 miliar.

“Kami pastikan, tahun 2028 Provinsi Kepulauan Buton harus sudah terwujud,” tegasnya. (A)

Penulis: Elfinasari

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS