KPK Berada di Koltim, Ada Apa?

"Kegiatan hari ini merupakan bentuk komitmen dari kita (KPK) untuk melakukan pengawalan dari Pemda pasca OTT," ucapnya

"Dan juga kami meminta kepada DPRD untuk sama-sama mengawal dari pada proses pemerintahan di Koltim," lanjutnya

Ikbal menuturkan, KPK tidak hanya bekerja untuk KPK sendiri, tetapi juga menggandeng DPRD, para anggota, Pemda, para wartawan, dan juga masyarakat untuk sama-sama menjaga Koltim ini.

"Kami berharap komitmen dari DPRD Koltim jangan sampai hal ini terjadi lagi, cukup yang terakhir dari Sultra ini dan kalau bisa se-Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ikbal menjelaskan agar kiranya DPRD Koltim dapat mengontrol dengan benar, jika ditemukan tidak sesuai, langsung dilaporkan

"Untuk itu DPRD agar benar-benar diawasi, kalau ada yang tidak sesuai regulasi," tegasnya.

Baca Juga: Terseret Arus Selokan, Bocah 2 Tahun di Muna Ditemukan Meninggal

Selaku tim pencegahan, memiliki peran mendampingi dan mencari benang kusut dari suatu kasus.

"Yang jelas kalau dari KPK pencegahan terjadinya korupsi," paparnya.

Tidak hanya itu, Muslimin juga memperingatkan agar setiap pekerjaan, termasuk proyek harus ada transparansi.

Ia mengakui, pihaknya memang meminta 10 proyek besar di Pemda sendiri, khususnya Kolaka Timur, di tahun 2022. Inspektorat sendiri diproditi audit, sehingga perencanaan hingga akhir benar-benar diaudit dan itu harus terbuka untuk setiap prosesnya.

"Jadi setiap prosesnya harus ada transparansi," tutupnya.

Baca Juga: Percepat Vaksinasi Anak, Pemda Konawe Keluarkan Surat Edaran

Tempat sama, Ketua DPRD Koltim, Suhaemi Nasir mengatakan, sejauh ini pihaknya selalu mengambil langkah dalam hal mencegah korupsi.

"Kami juga sudah ke kementerian, bahkan berapa kali juga berupaya mencegah lewat RDP, tetapi juga kemarin tetap dipaksakan harus diambil. Bahkan kementerian mengiakan, sehingga kami kapasitas DPR tidak bisa juga karena kementerian sudah mengamini," jelasnya. (B)

Reporter: Ela Isa Bella

Editor: Kardin