KPU Baubau Evaluasi Pilkada 2024, Bawaslu Beri Catatan Ini
Elfinasari, telisik indonesia
Selasa, 25 Februari 2025
0 dilihat
FGD yang berlangsung di Hotel Zenith Baubau. Foto: Elfinasari/Telisik
" Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau dalam rangka Pilkada Serentak 2024 "

BAUBAU, TELISIK.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Baubau menggelar evaluasi pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau dalam rangka Pilkada Serentak 2024.
Kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini berlangsung di Hotel Zenith, Senin (24/2/2025) malam. FGD bertujuan menyusun laporan evaluasi sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan tim sukses (Liaison Officer/LO) masing-masing pasangan calon, lembaga pemantau pemilu, pers, dan pihak terkait lainnya.
Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara, Iwan Rompo Banne, menilai pelaksanaan Pilkada 2024 di Baubau berjalan cukup baik tanpa adanya insiden yang mengkhawatirkan.
“Saya memberikan nilai A untuk penyelenggara,” ujarnya.
Baca Juga: DPRD Kolaka Utara Tetapkan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pilkada 2024
Meski demikian, Iwan menyoroti beberapa kelemahan, terutama dalam aspek kelembagaan serta hubungan antara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan kesekretariatan yang dinilai belum optimal.
Ia juga mengingatkan perlunya perhatian lebih dalam pemutakhiran data pemilih, proses pemungutan suara, dan verifikasi faktual bagi calon perseorangan.
“FGD seperti ini seharusnya menghadirkan seluruh stakeholder dan peserta pemilu lainnya,” tambahnya.
Perwakilan Lembaga Pemantau Pemilu, Yusran Elfargani, juga mengkritisi beberapa hal. Ia menyoroti masih adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta mekanisme pencalonan yang dinilainya perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.
“Meskipun ada gugatan yang akhirnya ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), mekanismenya harus diperbaiki agar tidak menimbulkan masalah di masa depan,” jelasnya.
Yusran juga menyoroti pelanggaran terkait pemasangan alat peraga kampanye (APK) di tiang listrik, yang bertentangan dengan regulasi, serta praktik politik uang, seperti pembagian sembako kepada pemilih.
Baca Juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI: Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 Dilantik 6 Februari
Pada tahap pemungutan suara, ia menilai masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ia juga mencatat rendahnya partisipasi pemilih, di mana dari lebih dari 108 ribu DPT, sekitar 25 ribu orang tidak menggunakan hak pilihnya.
Sementara itu, akademisi Kota Baubau, Dr. Andi Tenri, turut mengapresiasi jalannya Pilkada 2024 dan memberikan nilai A untuk penyelenggara.
“Alhamdulillah, dari sisi akademisi kami memberikan nilai A untuk penyelenggara,” ungkapnya.
Namun, ia juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang yang perlu menjadi perhatian serius ke depannya. (A)
Penulis: Elfinasari
Editor: Fitrah Nugraha
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS