Kuasa Hukum Masyarakat Tegaskan Putusan MA Larang Tambang di Pulau Wawonii

Harimuddin salah satu kuasa hukum dari Integrity Law Firm meluruskan pendapat kuasa hukum PT Gema Kreasi Perdana, khususnya terkait hierarki peraturan perundang-undangan.

Menurut hierarki PUU diatur dalam pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori, Kepmen ESDM tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, antara lain UU 27/2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (UU PWP3K) dan Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, melarang dan tidak mengalokasikan kegiatan pertambangan di Pulau Kecil Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan.

"Apalagi Perda Konkep Nomor 2 Tahun 2021 yang mengakomodir kegiatan pertambangan pun telah dibatalkan oleh MA. Maka, tidak ada lagi alasan hukum untuk menerapkan Kepmen ESDM tersebut sebagai dasar kegiatan pertambangan di Pulau Wawonii,” ungkap mantan Staf Khusus Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (Satgas 115) Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.

Harimuddin menambahkan, sifat putusan Erga Omnes dalam putusan MA 57/P/HUM/2022, sehingga putusan a quo membatalkan pasal-pasal yang memuat kegiatan pertambangan mengikat dan berlaku terhadap siapapun, termasuk setiap perusahaan tambang di pulau kecil Wawonii.

Baca Juga: MA Putuskan Pulau Wawonii Dilarang Ditambang, Aktivitas Penambangan Harus Dihentikan

Kekeliruan lain, yang terdapat dalam pemberitaan tersebut adalah pernyataan bahwa selain Kepmen ESDM, terdapat Perda Sulawesi Tenggara yang menyebutkan setiap kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara boleh dilakukan pertambangan dan ketentuan UU PWP3K yang mengizinkan kegiatan pertambangan selama tidak menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan dan pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat.

Menjawab hal tersebut, Senior Partner Integrity Law Firm, Prof. Denny Indrayana mengatakan, tidak bijak jika hanya mengacu pada penjelasan tanpa melihat ketentuan dalam batang tubuh sebuah peraturan perundang-undangan.

“Pernyataan saudara Marlion tersebut jelas-jelas menyesatkan. UU PWP3K jelas melarang kegiatan tambang di pulau kecil dan batang tubuh Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara tidak mengatur peruntukan tambang di Konkep. Adapun yang disampaikan saudara Marlion adalah terkait penjelasan dalam Perda RTRW tersebut. Namun, penjelasan pasal tidak bisa dijadikan acuan selayaknya ketentuan yang memberikan norma baru,” tegas Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 tersebut.

Denny menambahkan, terkait penjelasan pasal tidak boleh berisi norma baru dapat melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 005/PUU-III/2005 yang dalam pertimbangan hukumnya menegaskan penjelasan tidak boleh melampaui substansi dalam batang tubuh.

Hal tersebut dikuatkan dengan UU pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Selain itu, dalam UU juga dijelaskan lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari batang tubuh. Jika melihat pasal 39 Perda RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara, tidak ada satupun kalimat yang menyatakan ketentuan lebih lanjut diatur dalam lampiran.

MA secara komprehensif telah menegaskan dalam pertimbangan hukum putusannya bahwa Perda RTRW Konkep bertentangan dengan pasal 35 huruf k UU PWP3K yang mengatur larangan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil apabila secara teknis, ekologis, sosial, budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan atau merugikan masyarakat sekitarnya.

Sejalan dengan pertimbangan MA, para pemohon menilai sebagai pulau kecil, seluruh sektor kegiatan ekonomi di Pulau Wawonii harus merujuk pada UU PWP3K tersebut. Sektor ekonomi di pulau kecil Wawonii tidak semata-mata mempertimbangkan sektor pertambangan saja, namun juga perlu dilakukan telaah secara filosofis, sosiologis, dan yuridis.

MA dalam putusannya memang tidak membatalkan izin tambang di Pulau Wawonii. Karena bukan merupakan bagian dari ranah hak uji materiil. Namun perlu dicatat adalah implikasi hukum dari putusan MA, yakni seluruh perizinan tambang harus dicabut karena bertentangan dengan UU PWP3K, yang melarang kegiatan tambang di pulau kecil sejak diterbitkan tanggal 17 Juli 2007.

Baca Juga: Gugatan Izin Tambang PT GKP di Pulau Wawonii Memanas

Sementara salah satu pemohon keberatan uji materiil, Sahidin mengatakan, MA memerintahkan untuk dilakukan revisi terhadap Perda RTRW Konkep, namun revisi tersebut yakni untuk menghapus pasal-pasal yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan.

“Jika mengikuti pendapat dari saudara Marlion untuk dilakukannya revisi terhadap Perda RTRW dan bukan untuk menutup tambang, lantas atas dasar apa dapat dilakukannya kegiatan tambang tersebut jika tidak diatur ruang peruntukannya dalam Perda RTRW Konkep?,” tanya Sahidin selaku salah satu pemohon dan juga mantan anggota DPRD Konkep periode 2014-2019.

Untuk diketahui, MA dalam amar putusan perkara 57/P/HUM/2022 secara tegas menyatakan Pasal 24 huruf d, Pasal 28, dan Pasal 36 huruf c Perda RTRW Konkep bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan hukum menetap. Pasal-pasal yang memang sejak awal bermasalah tersebut sebelumnya menjadi dasar kegiatan pertambangan bagi PT Gema Kreasi Perdana di pulau kecil Wawonii, Konkep.

Kendati demikian, sudah selayaknya pihak-pihak yang berwenang melaksanakan putusan MA, dengan mencabut perizinan tambang yang ada di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan, termasuk perizinan PT Gema Kreasi Perdana. Hal tersebut merupakan amanat konstitusi yang menegaskan bahwa Indonesia sebagai hukum bukan negara kekuasaan. (A)

Penulis: La Ode Muh Martoton

Editor: Haerani Hambali

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS