Lembaga Adat Tolaki Adalah Aset Bangsa

Siswanto Azis, telisik indonesia

Sabtu, 28 November 2020

0 dilihat

Ketua Dewan Pembina DPP LAT, Lukman Abunawas. Foto: Siswanto Azis/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID – Dewan Pembina Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara (Sultra), melaksanaka Musyawarah Kerja Pusat di salah satu hotel Kendari, Sabtu (28/11/2020).

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, Kapolda Sultra, Irjen Pol Yan Sultra Indrajaya, Wakapolda Sultra, Brigjen Pol Waris Agono, Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sultra lainnya.

Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas dalam sambutannya mengatakan, lembaga adat tolaki merupakan aset negara yang harus dilestarikan.

Hal tersebut dapat dilihat dalam amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan juga mengamanatkan agar adat budaya di seluruh Indonesia harus dilestarikan.

Maka, lembaga adat tolaki ini merupakan warisan leluhur yang harus tetap dijaga.

Baca juga: Hari Ini, 122 Orang di Sultra Dinyatakan Sembuh dari COVID-19

“Melestarikan budaya adat Tolaki adalah bagian dari amanah undang-undang sebagai salah satu aset pemersatu bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Lukman Abunawas yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina DPP LAT kepada awak media.

Menurut Lukman, pelestarian budaya adat tolaki merupaka wujud dari program prioritas Pemerintah Sultra periode 2018-2023, yakni Sultra Berbudaya dan Beriman.

Dengan melaui momentum musyawarah ini, diharapkan menjadi momentum untuk mengokohkan terhadap persatuan dan kesatuan ditengah keberagaman, agar masyarakat dapat hidup damai, tentram dan sejahtera di bumi anoa ini.

"Ada berbagai suku di sultra ini, namun hal itu tidak boleh dijadikan sebagai perbedaan. Kita harus bersatu, bagaimana agar daerah kita bisa maju dan rakyatnya makmur sentosa," ujar ketua DPD PDIP Sultra ini.

Sementara itu, Ketua DPP LAT Sultra, Masyhur Masie Abunawas menyampaikan, musyawarah kerja ini bertujuan untuk menyusun program kerja yang bermuara pada rekomendasi program yang secara teknis akan dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LAT kabupaten/kota dimana LAT berkedudukan.

Baca juga: BPBD Ingatkan Pembangunan Trans Studio Kendari Perhatikan Kajian Bencana

“Kita harapkan, musyawarah ini tidak saja menghasilkan program dan rekomendasi terkait pelestarian nilai-nilai budaya Tolaki, tetapi juga diharapkan lahir program dan rekomendasi yang bersifat multidisiplin, yang mendukung pelestarian nilai-nilai budaya Tolaki, misalnya pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain,” ujar Masyhur Masie Abunawas.

Ia juga menambahkan, setelah musyawarah kerja DPP LAT ini selesai, diharapkan agar seluruh DPD yang belum melaksanakan musyawarah dapat melaksanakan musyawarah kerja daerah.

Dan melalui peluncuran program Rp 10 ribu per orang Tolaki Mepokoaso dalam bingkai lembaga adat Tolaki. Aktualisasi program tersebut diwujudkan dalam bentuk sumbangan warga beretnis Tolaki ke LAT Sultra.

"Nantinya sumbangan ini akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan yang digelar oleh LAT Sultra. Selain itu, juga diluncurkan baju motif Tolaki, Anawaingguluri," harapnya.

Muskerpus DPP LAT Sultra kali ini mengangkat tema, elalui Musyawarah Kerja Pusat (Muskerpus) DPP LAT Tolaki Dapat Memperkokoh Jati Diri Individu Masyarakat Adat Tolaki Dalam Mencapai Peningkatan Kualitas Ketahanan Nasional dan Keutuhan NKRI. (B)

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Fitrah Nugraha