Marak Pungli, Dewan Konawe Tak Dilibatkan Perekrutan TKL Tambang
Muhamad Surya Putra, telisik indonesia
Selasa, 21 Juli 2020
0 dilihat
Anggota Komisi III DRPD Konawe, Abd. Ginal Sambari. Foto: Muh. Surya Putra/Telisik
" Kami tidak tahu pasti kenapa tidak dilibatkan, dalam rapat-rapat penentuan kebijakan mestinya kami diundang. Ini tidak. "
KONAWE, TELISIK.ID - Anggota DPRD Konawe mengemukakan selama proses perekrutan 5000 tenaga kerja lokal (TKL), pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam kebijakan itu.
Meski tak dilibatkan, Anggota Komisi III DPRD Konawe, Abd Ginal Sambari menyebut, akan terus mengawasi proses perekrutan TKL. Ia menegaskan, jika terjadi pungutan liar (Pungli) seperti yang terjadi sebelumnya, maka akan dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
"Kami tidak tahu pasti kenapa tidak dilibatkan, dalam rapat-rapat penentuan kebijakan mestinya kami diundang. Ini tidak," jelasnya, Selasa (21/7/2020).
Meski demikian, kata Abd Ginal, DPRD Konawe akan tetap mengawasi proses perekrutan tenaga kerja lokal itu sampai selesai.
Baca juga: Usai Disidang Kode Etik, Seorang ASN di Bambana Kembali Dilantik Jadi Lurah
"Kita tidak inginkan terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya, maraknya Pungli dalam perekrutan tenaga kerja yang ada di perusahaan tambang yang ada di Morosi sana," ungkapnya.
Ia menyebut, bentuk perekrutan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Konawe saat ini masih belum jelas. Dia juga mempertanyakan tolak ukur penentuan zonasi tujuan.
"Kenapa mesti memakai sistem zonasi?," tanyanya.
Pihaknya berharap dengan adanya mega industri PT VDNI dan PT OSS di Kecamatan Morosi dapat mensejahterakan masyarakat, khususnya Kabupaten Konawe.
"Kita sangat bersyukur dengan adanya industri ini, semoga dapat bermanfaat dan mengurangi jumlah pengangguran di Konawe," tutupnya.
Reporter: Muh. Surya Putra
Editor: Kardin
