Media Workshop BPJS Kesehatan: Potret Satu Dekade Program JKN dan Tantangan Pemerintahan Baru

Siti Nabila, telisik indonesia

Rabu, 25 September 2024

0 dilihat

BPJS Kesehatan adakan Workshop Bahas Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Foto: ist

JAKARTA, TELISIK.ID - BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru", Rabu (25/9/2024) di Jakarta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Ghufron menjelaskan, sebagai upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) dan 3.140 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di daerah belum tersedia fasilitas kesehatan memenuhi syarat (DBTFMS) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Pada 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun, dan pada 2023 jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” jelas Ghufron.

Baca Juga: Isu Akun Fufufafa dan Private Jet, Prabowo dan Gibran Jarang Terlihat Bareng Jelang Pelantikan

Ghufron meyakini inovasi teknologi sebagai kunci dalam peningkatan layanan. Dia memastikan bahwa melalui aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta untuk mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi.

Hal ini, kata Ghufron, sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, dengan memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.

“Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Negara-negara seperti Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia,” jelasnya

Organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA), kata Ghufron, juga telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global.

Menghadapi pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN.

Ghufron menjelaskan bahwa melalui penguatan cadangan dana JKN lewat pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.

“Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan adalah meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp34,7 triliun,” katanya.

Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar mensosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan bahwa capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekali pun.

Menyambut pemerintahan baru, Hasan mengatakan bahwa Program JKN akan tetap menjadi prioritas. Ia juga turut mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN.

“Kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pastinya pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk terus meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara,” ucap Hasan.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, menilai bahwa BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tetapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa.

“Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting, namun dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” harapnya.

Baca Juga: Jokowi Kecam Serangan Israel Tewaskan 500 Orang, Menlu Retno Khawatir Kondisi Ribuan TNI di Lebanon

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono, juga menilai penting untuk memastikan keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN.

“Pertama adalah penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Tak hanya itu, yang terakhir adalah menjaga efektivitas program,” kata Nunung.

Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar, turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder.

Timboel mengatakan bahwa BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri, sehingga dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.

“Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 semakin mempertegas bahwa dukungan kementerian/lembaga turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel. (Adv/C)

Penulis: Siti Nabila

Editor: Mustaqim

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS