Melihat Trend Koalisi Pemilihan Calon Presiden 2024 Mendatang

Nur Khumairah Sholeha Hasan, telisik indonesia

Kamis, 23 Februari 2023

0 dilihat

AHY dan Surya Paloh bertemu, trend koalisi, silaturahmi jelang pilpres bukanlah hal yang baru terjadi, bahkan pada tahun sebelumnya, hal tersebut sudah menjadi budaya dari pemilik parpol saling berkunjung satu sama lain. Foto: Detik.com

JAKARTA, TELISIK.ID - Meski pemilihan presiden dan wakil presiden akan dilaksanakan pada 2024 mendatang. Namun aura pencalonan capres hingga koalisi telah dirasakan saat ini.

Melansir Umj.ac.id, para tokoh partai politik saat ini telah melakukan safari politik, saling bertemu, menjajaki berbagai kemungkinan, berproses dan berubah.

Berkaca dari Pemilu 2024, tidak ada parpol yang memiliki suara secara mutlak. Artinya, parpol harus berkoalisi untuk mengusung capres dan cawapres pada 2024 mendatang.

Baca Juga: Minta Diperhatikan, Seniman Indonesia Deklarasi Dukung Gus Muhaimin Pilpres 2024

Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin merasakan saat ini ada pihak-pihak yang merancang agar jumlah pasangan calon presiden dalam setiap pilpres hanya dua.

Menurutnya, hal tersebut tidak akan melahirkan pemimpin yang bagus lantaran tak banyak pilihan. Ujang memetakan jumlah koalisi partai politik saat ini baru dua yakni Koalisi Indonesia Baru (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR), seperti dikutip dari Katadata.co.id.

Ujang menilai koalisi perubahan (KP) masih belum terbangun sampai saat ini. Adapun, partai politik dalam KP adalah Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Nasional Demokrat.

Ia mengatakan pembentukan KP mulai goyah pasca Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertamu ke Istana Merdeka dan menemui Presiden Joko Widodo. Walau demikian, Ujang berharap agar KP tetap terbentuk dan mengirimkan tiket pada pilpres 2024.

"Biar ada pilihan dan perspektif bahwa kalangan di luar Istana Presiden bisa jadi capres," tuturnya.

Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri atas Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), akan mengusung capres dan cawapres berdasarkan sosok yang akan didukung Joko Widodo. 

Sedangkan koalisi KIR yang terdiri atas Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dalam persekutuan ini, jika Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar tidak dipilih sebagai cawapres mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, maka pertengkaran ini berpotensi bubar.

“Dilema bagi Prabowo, kalau Cak Imin lari, PKB harus mencari partai perpisahan yang lain. Tetapi kalau siapa yang dipilih sebagai cawapres untuk di 2024, ini semakin berat bagi Prabowo. Seperti itu kalkulasinya,” tuturnya.

Baca Juga: PKN Sulawesi Tenggara Panaskan Mesin Sambut Pemilu 2024

Sementara koalisi perubahan, persekutuan yang secara resmi belum terbentuk karena belum ada kesepakatan bersama soal cawapres untuk mendampingi Anies Baswedan. Koalisi Perubahan yang terdiri atas Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat, bisa saja sewaktu-waktu berubah.

“Ini capresnya Anies, cawapresnya belum tahu juga siapa. Tapi apakah perselisihan ini juga akan terbentuk? Kita belum tahu,” kata Ujang.

Kemudian dari pihak PDI Perjuangan, memang sudah memiliki tiket untuk menentukan sosok capres maupun cawapresnya sendiri. Inilah yang menjadi keunggulan partai ini sehingga capres dan cawapresnya harus benar-benar memutuskan dengan baik dan benar karena ada risiko yang dirugikan jika keputusannya salah. (C)

Penulis: Nur Khumairah Sholeha Hasan

Editor: Kardin 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS