Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Libur Panjang

Marwan Azis, telisik indonesia
Senin, 19 Oktober 2020
0 dilihat
Mendagri Minta Kepala Daerah Antisipasi Mobilitas Masyarakat Saat Libur Panjang
Mendagri, Tito Karnavian bersama Menkes ketika menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta terkait antisipasi mobilitas masyarakat saat libur panjang. Foto: Ist.

" Kita harapkan kepala daerah dan Forkopimda menjaga betul mekanisme pertahanan daerah masing-masing, yang selama ini sudah berjalan seperti pada waktu liburan Lebaran yang lalu. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta kepala daerah mengantisipasi mobilitas masyarakat yang berpotensi menjadi media penyebaran COVID-19 saat libur panjang akhir bulan ini.

Pasalnya, akan ada lima hari libur pada 28 Oktober sampai 1 November nanti.

“Pengalaman kita sebelumnya (saat) libur-libur terjadi mobilitas yang tinggi. Masyarakat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, dan pergerakan masyarakat ini bisa menimbulkan penularan, media penularan (COVID-19),” kata Tito dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai antisipasi penyebaran COVID-19 saat libur panjang akhir Oktober Tahun 2020, Senin (19/10/2020), di Jakarta.

Tito meminta agar kepala daerah mewaspadai mobilitas masyarakat melalui mekanisme pertahanan daerah.

“Kita harapkan kepala daerah dan Forkopimda menjaga betul mekanisme pertahanan daerah masing-masing, yang selama ini sudah berjalan seperti pada waktu liburan Lebaran yang lalu,” kata mantan Kapolri itu.

Dikatakan, program pencegahan COVID-19 berbasis wilayah seperti Kampung/Kelurahan Sehat maupun Kampung/Desa/Kelurahan Tangguh harus terus diaktifkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di daerah.

“Warga-warga yang datang dari luar, mereka diyakinkan sudah melaksanakan tes (COVID-19) dan kemudian ketika berinteraksi dengan warganya di daerah itu mereka tidak menjadi penular,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar kepala daerah menjaga kapasitas tempat wisata yang berpotensi menjadi pusat kerumunan di saat libur panjang tiba.

“Dibicarakan dengan pengelola tempat wisata agar tidak terjadi kerumunan masif. Tempat wisata tersebut harus dikelola sedemikian rupa, diberikan pengumuman disampaikan kepada warga, agar tempat itu tidak melebihi kapasitas, misalnya 50 persen atau 30 persen,” ujarnya.

Baca juga: Tujuh Bantuan Pemerintah Cair Bulan Ini, Begini Cara Mendapatkannya

Tito juga mengingatkan kepala daerah untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan.

“Saya minta rekan-rekan kepala daerah dan Forkopimda, betul-betul membangun hubungan dengan mereka yang ingin menyelenggarakan (kegiatan) supaya lebih baik untuk sementara pada saat pandemi ini tidak dilaksanakan, karena akan menjadi kerumunan dan itu bisa menimbulkan kerawanan,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menghindari kerumunan serta tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

“Yang di daerahnya (zona) merah, daerahnya rawan penularan, kalau memang bisa tidak pulang dan tidak berlibur, lebih baik mungkin mengisi waktu di tempat masing-masing,” ujarnya.

Sementara untuk masyarakat yang ingin bepergian ke luar kota, diharapkan Tito untuk melakukan tes PCR terlebih dahulu.

Baca juga: Jokowi Ingatkan Jajaran Tidak Tergesa-gesa Soal Pelaksanaan Vaksin COVID-19

“Yakinkan betul bahwa diri masing-masing sudah dilakukan tes PCR, sehingga yakin bahwa dalam keadaan negatif, jangan sampai menjadi penular bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, dan lain-lain yang ada di daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar peningkatan laju penularan pandemi tidak terjadi selepas masa libur tersebut.

“Kita memiliki pengalaman kemarin libur panjang, pada satu setengah bulan yang lalu mungkin. Setelah itu terjadi kenaikan yang agak tinggi. Oleh sebab itu, ini perlu kita bicarakan agar kegiatan libur panjang dan cuti bersama ini jangan sampai berdampak pada kenaikan kasus Covid,” ujarnya dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Saat ini, berdasarkan data per 18 Oktober 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia berada pada angka 17,69 persen. Angka tersebut sudah lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 22,54 persen.

“Ini bagus sekali. Kita 17,69 persen, dunia 22,54 persen,” kata Jokowi.

Jokowi berharap dan berupaya agar angka-angka perbaikan tersebut dapat semakin meningkat dari waktu ke waktu agar selanjutnya tren penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia semakin membaik. (C)

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin

TAG:
Baca Juga