Merosotnya Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 06 September 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus dan Owner Penerbitan

MENCERMATI hasil survei Poltracking Indonesia, tren kepuasan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengalami penurunan drastis di media 2026.

Tren penurunan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran patut menjadi alarm serius bagi pemerintah. Tren kemerosotan kepuasan publik tentunya bukan sekadar butuh diperhatikan, namun juga butuh langkah kerja nyata dari pemerintah yang langsung dapat dirasakan oleh rakyat.

Kemerosotan Kepuasan Publik

Hasil survei Poltracking Indonesia pada bulan Agustus kemarin, memperlihatkan bahwa kepuasan publik terhadap Pemerintahan Prabowo yang pada Oktober 2025 masih berada di angka 78,1 persen, turun menjadi 74,1 persen pada Maret 2026.

Kemudian, merosot kembali menjadi 72,2 persen pada Mei, merosot cukup tajam menjadi 58,4 persen pada Juli, dan kembali turun menjadi 55,1 persen pada Agustus 2026. Dengan demikian, hanya dalam rentang Maret hingga Agustus, sekitar 6 bulan saja tingkat kepuasan publik tergerus sekitar 19 persen.

Angka 55,1 persen memang masih menunjukkan mayoritas publik menyatakan puas. Namun, bukan posisi angkanya, melainkan arah trennya yang terus menurun, itu yang perlu dicermati. Sebab, penurunan secara konsisten menunjukkan adanya perubahan penilaian publik terhadap kinerja pemerintah. Ini bukan sekadar fluktuasi survei biasa.

Meski kepuasan publik mengalami penurunan tetapi tingkat kepercayaan masih dalam kondisi lebih baik. Sebab Agustus 2026, menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berada di 63,2 persen, masih lebih tinggi dibandingkan kepuasannya yang 55,1 persen.

Artinya, sebagian masyarakat masih memberikan kepercayaan, tetapi mulai merasa bahwa kinerja pemerintah belum sepenuhnya memenuhi harapan mereka.

Jika ditelusuri, persoalannya berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Publik tidak menilai pemerintah hanya dari pidato, konferensi pers, atau narasi keberhasilan program, tetapi dari apakah kehidupan mereka menjadi lebih mudah atau justru semakin berat.  

Baca Juga: Demonstrasi, Budi Arie, dan Presiden

Persoalan yang mendera rakyat langsung adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok, meningkatnya pengeluaran rumah tangga, daya beli yang tertekan, serta sulitnya memperoleh lapangan pekerjaan merupakan persoalan yang langsung dirasakan.

Poltracking sendiri mencatat 44,3 persen responden menyebut mahalnya harga kebutuhan pokok sebagai persoalan utama, sementara 62,5 persen menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.

Persoalan semakin kompleks, dengan realitas implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang ternyata malah menjadi masalah.

Ditambah pula kenyataan persepsi publik yang rendah terhadap kinerja menteri, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, Ini menunjukkan bahwa problem pemerintah semakin menumpuk, tidak sekadar soal komunikasi politik, tetapi menyangkut substansi kinerja dan hasil kebijakan.

Sebaiknya Langkah Pemerintah

Pemerintah sudah semestinya tidak menganggap penurunan ini sebagai persoalan biasa. Kepuasan publik adalah salah satu indikator penting dari legitimasi publik terhadap kinerja pemerintahan. Ketika tren penurunan berlangsung terus menerus, maka ruang toleransi publik terhadap kegagalan implementasi kebijakan juga semakin sempit.

Pemerintah seharusnya dalam membaca survei bukanlah sebagai potret bulanan dari lembaga survei saja, melainkan sebagai mekanisme koreksi dini dari publik, sehingga jangan sampai ketidakpuasan berubah menjadi ketidakpercayaan.

Pemerintah masih memiliki modal politik. Tingkat kepercayaan publik sebesar 63,2 persen menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap pemerintah masih belum hilang. Namun, modal tersebut harus segera dikonversi menjadi kinerja yang konkret.

Jangan sampai pemerintah masih dipercaya, tetapi semakin sedikit dirasakan manfaat kerjanya oleh masyarakat. Patut diingat bahwa dalam politik pemerintahan, ketika kepercayaan tanpa kepuasan akan dapat berubah menjadi kekecewaan.

Oleh sebab itu, pemerintah tidak cukup hanya dengan memperbaiki komunikasi publik. Memang saat ini, Presiden Prabowo sendiri tidak lagi banyak buat gaduh dalam pidatonya, sebab Presiden Prabowo ditengarai mulai mengurangi improvisasi dalam pidatonya, sehingga dapat menurunkan polemik atas pernyataan Presiden pasca berpidato.

Selain Pemerintah memang harus lebih komunikatif, tetapi yang jauh lebih penting adalah memperbaiki dan membuktikan kinerjanya terhadap persoalan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti: Prioritas pertama adalah menjaga daya beli, mengendalikan harga kebutuhan pokok, dan memperluas lapangan kerja.

Baca Juga: MUI, DPR dan Sikap Pemerintah Terhadap LGBT

Kedua, melakukan evaluasi serius terhadap program prioritas agar setiap program benar-benar efektif, tepat sasaran, transparan, dan tidak membebani masyarakat. Ketiga, memperkuat penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar publik kembali melihat adanya keadilan dan kepastian hukum.

Di sisi lain, reshuffle kabinet juga perlu ditempatkan dalam kerangka evaluasi kinerja, bukan sekadar kompromi politik. Jika ada menteri yang tidak mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi kebijakan yang efektif, maka pergantian harus terbuka dilakukan berdasarkan kompetensi, kapasitas, integritas, dan pencapaian kinerja.

Reshuffle jangan sekadar bongkar-pasang kursi di kabinet, tetapi harus menjadi instrumen koreksi pemerintahan, bahkan hasil dari reshuffle bukan sekadar menteri baru tersebut mampu beradaptasi tetapi kinerjanya langsung dapat dirasakan oleh rakyat.

Rakyat membutuhkan Pemerintah yang dapat bekerja dengan serius. Rakyat membutuhkan pemerintah yang hasil kerjanya benar-benar dapat dirasakan dan memuaskan publik, dan rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya omon-omon. (*)