Negara Cabut Subsidi Migor, Adi Supriadi: Presiden Jokowi Gagal Lawan Mafia
Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia
Senin, 30 Mei 2022
0 dilihat
Pengamat masalah sosial politik keagamaan, Adi Supriadi, menilai Presiden Joko Widodo gagal lawan mafia Migor. Foto: Adi Supriadi
" Sedari awal memang subsidi bukanlah solusi strategis, solusi ini hanya lebih kepada meredam gejolak rakyat akibat krisis minyak goreng di tanah air "
SURABAYA,TELISIK.ID - Pengamat masalah sosial politik keagamaan, Adi Supriadi melihat, kebiasaan pengelola negara menilai "menyesatkan" cara berfikir masyarakat semakin terus menjadi-jadi, kali ini mengenai dicabutnya subsidi minyak goreng.
Menurutnya, sedari awal memang subsidi bukanlah solusi strategis, solusi ini hanya lebih kepada meredam gejolak rakyat akibat krisis minyak goreng di tanah air.
Kata dia, ketika minyak goreng langka dan mahal, akibat dari mafia ekspor minyak goreng, lalu pemerintah mencari solusi dengan menangkap aktor mafia minyak goreng dengan status tersangka hasil bisikan di belakang Mendag saat rapat dengan DPR.
"Tapi belum menutup masalah gejolak, kekhawatiran Joko Widodo (Jokowi) tumbang akibat minyak goreng, dibuatlah solusi taktis yang sudah biasa dilakukan sebelum-sebelumnya, yaitu subsidi atau bansos minyak goreng, gejolak rakyat lumayan melandai," papar Adi, Senin (30/5/2022)
Adi menjelaskan, program subsidi minyak goreng curah ini diterapkan pemerintah sejak Maret 2022. Tujuan program ini agar harga minyak goreng curah dapat dikendalikan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram (Kg).
Menteri Perindustrian melalui Permenperin Nomor 26 Tahun 2022 tertanggal 23 Mei 2022, mencabut program subsidi tersebut.
Dalam pasal 3 Permenperin itu, diatur ketentuan, penyediaan minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat, usaha mikro, dan usaha kecil dalam kerangka pembiayaan BPDPKS dilaksanakan sampai 31 Mei 2022.
“Alasan negara bahwa subsidi telah berhasil menekan harga minyak goreng lalu dicabut, kan inti persoalannya bukan soal tekan menekan," jelasnya.
Baca Juga: Ratusan Sertifikat Rumah Ibadah Tersimpan di Kantor Kemenag Kolaka Utara
Persoalannya lanjutnya, adalah mafia minyak goreng yang masih menggurita dan yang paling esensial adalah harga minyak goreng di masyarakat kembali ke harga normal, itu yang menjadi tugas negara untuk kendalikan.
Harga asli atau setidaknya, jika pun naik misalnya hanya Rp 1000 perak, anggap yang Rp 14.000 menjadi Rp 15.000, fakta di lapangan kan masih berkisar di angka Rp 24 ribu untuk yang 1 Kg, jadi berhasil menekan yang mana? Atau pemerintah yang berhasil ditekan kelompok oligarki, jika tidak menurut akan ditumbangkan?,“ tanyanya.
Jurnalis dan aktivis penggiat media sosial ini kembali menekankan, persoalan minyak goreng harus diselesaikan ke akarnya dengan solusi strategis, bukan hasil negosiasi dengan para cukong minyak goreng.
Masih terlihat kebijakan-kebijakan yang muncul, seperti masih hasil negosiasi dengan para kartel ekpsor minyak goreng, pemerintah seperti tidak punya kendali penuh mengurusnya.
Menurutnya kalau hanya sekedar dengan solusi taktis subsidi, bansos untuk membuat rakyat diam sambil menunggu isu baru seperti kasus UAS ditolak Singapura di blow up oleh para mafia minyak goreng di Singapura, sehingga isu minyak goreng bisa dihilangkan.
Terlihat cukup berhasil, dan karena sudah berhasil, diduga negara seperti kembali ke awal lagi, subsidi dicabut, lalu harga minyak goreng tetap sama sesuai keinginan para cukong ekspor minyak goreng.
Menurut data PIHPS (Pusat Informasi Harga Panagan Strategis) Nasional, sampai terbitnya Permenperin terminasi subsidi minyak goreng curah (23/5), rata-rata harga minyak goreng curah secara nasional adalah sebesar Rp 18.700 per kilogram dari HET yang sebesar Rp 15.500 per kilogram.
Di DKI sendiri, sebagai barometer nasional, harga minyak goreng curah masih bertengger di angka Rp 19.850, per kilogram. Apalagi di daerah lain, bisa jadi lebih tinggi dari harga DKI Jakarta.
Baca Juga: 3 Pejabatnya Pensiun, Bupati Konawe: Terima Kasih
Dalam hal ini pemerintah seperti sudah punya anggapan, isu minyak goreng di masyarakat sudah tidak lagi menjadi isu utama dan tidak akan berdampak lagi pada kelangsungan pemerintahan Jokowi.
Subsidi migor, bansos migor, dan penangkapan pelaku ekspor migor diduga tidak lebih sekedar hanya buat memberikan kepuasan kepada masyarakat untuk menjawab kelangkaan dan mahalnya minyak goreng, juga gejolak yang bisa membuat Jokowi tumbang dapat dikendalikan, serta bisa jadi alat untuk melawan opini oposisi.
"Bukan menyelesaikan persaoalan di akarnya, harusnya babat habis mafia minyak goreng, dan kembalikan harga minyak goreng kembali ke harga semula, jika pun ada inflasi, misalnya perlu kenaikan tidak lebih dari 10 persen,“ terangnya. (C)
Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan
Editor: Kardin
