Pejabat Jangan jadi Provokator, Bupati Muna Minta Contoh Mantan Kadis Nakertrans

Sunaryo, telisik indonesia

Selasa, 23 Mei 2023

0 dilihat

Bupati Muna, LM Rusman Emba bersama mantan Kadis Nakertrans, Fajaruddin Wunanto. Foto: Sunaryo/Telisik

MUNA, TELISIK.ID - Bupati Muna, LM Rusman Emba baru saja melantik pejabat eselon II, hasil lelang jabatan dan merotasi beberapa kepala dinas (kadis).

Tidak menutup kemungkinan, dalam waktu dekat, Rusman kembali akan melakukan mutasi terhadap para bawahannya itu.

Selama hampir 8 tahun, mantan senator DPD RI itu telah mengetahui karakter yang dimiliki para pejabatnya. Ada yang bekerja sungguh-sungguh dan adapula yang hanya jadi provokator.

Baca Juga: Pemda Muna Barat Beri Bantuan Bibit Jagung Bisi 2 pada Kelompok Tani

Ia sudah banyak dapat laporan, pejabat yang seharusnya jadi juru bicara, ketika ada kebijakan pemerintah kabupaten (pemkab) yang keliru, malah menjadi provokator dan ikut-ikut menyalahkan.

"Saya tidak bermain media sosial (medsos), tetapi saya tahu, siapa pejabat yang sering jadi provokator," kata Rusman, Selasa (23/5/2023).

Mantan Ketua DPRD Sulawesi Tenggara itu menekankan pada para pejabat yang baru dilantik dan seluruh birokrasi, jangan ikut-ikutan menjadi provokator. Saat ini, lebih baik bekerja dengan menciptakan inovasi dan kreativitas untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

"Contohlah mantan Kadis Nakertrans, Fajaruddin Wunanto, berkat inovasi dan kreatifitasnya, Muna mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat," ungkapnya.

Menurutnya, menjadi seorang pimpinan di organisasi perangkat daerah (OPD) ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus sungguh-sungguh menjalankan amanah dan tanggungjawab yang telah dipercayakan. Kemudian, menciptakan suasana harmonisasi dalam satuan kerja dengan seluruh staf.

"Jangan kuasai sendiri kegiatan-kegiatan di kantor," timpalnya.

Baca Juga: Bupati Muna Lantik Pejabat, Kadis PMD Bergeser ke Dispora

Sementara itu, Fajaruddin Wunanto mengaku, bekerja sesuai tupoksinya dan menjalankan apa yang menjadi perintah pimpinan. Terkait pengakuan Pemerintah Pusat terhadap kawasan transmigrasi Muna Timur Raya (Mutiara) dan penghargaan yang didapat bupati, semua tidak terlepas dari dukungan kebijakan anggaran yang  diprioritaskan oleh bupati.

"Saya sebagai bawahan, hanya menjalankan kebijakan pimpinan," katanya.

Fajaruddin yang kembali dipercaya sebagai Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) itu, akan menyesuaikan diri dengan tempat tugas barunya. Langkah yang akan lakukan adalah mencoba menyelesaikan persoalan yang terjadi selama ini, khususnya polemik pilkades di Desa Parigi dan Wawesa. (B)

Penulis: Sunaryo

Editor: Kardin

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS