Pemprov Sultra Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Bersama Wakil Presiden

Siswanto Azis, telisik indonesia

Senin, 23 Agustus 2021

0 dilihat

Rapat Koordinasi Nasional bersama 34 provinsi dan 154 kab/kota se-Indonesia secara virtual. Foto: Ist/Dinas Kominfo Sultra

KENDARI, TELISIK.ID - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengikuti Rapat Koordinasi Nasional, Senin (23/8/2021).

Rapat yang dimulai pukul 08.30 WIB atau 09.30 WITA ini, diikuti 34 provinsi dan 154 kabupaten/kota se Indonesia secara virtual.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sultra, Ridwan Badallah, rapat koordinasi secara virtual tersebut selain dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi juga diikuti 11 kepala OPD dan Asisten I Pemprov Sultra.

“Yang ikut itu kepala OPD yang diundang seperti Kadis Dinkes, Kadis Dikbud, Kadis Kominfo, Kadis BPS, Kapela Bappeda, Kadis Dinas Pemberdayaan Perempuan, dan lain-lain hadir di Rujab Gubernur mendampingi Sekda Sultra,” kata Ridwan Badallah.

Berdasarkan jadwal yang diterima, Rapat Koordinasi Nasional tersebut akan dilaksanakan selama dua hari, dari 23 sampai 24 Agustus 2021, yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden KH. Ma'aruf Amin.

“Jadi selain para kepala daerah seim Indonesia, juga diikuti oleh Menteri terkait, seperti Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Bappenas, Menteri Pendidikan Nasional dan Ristek, Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” ujarnya.

Salah satu yang menjadi sambutan Menteri Dalam Negeri RI dalam rapat tersebut adalah stunting. Menurutnya, bahwa stunting bukan saja masalah kesehatan, tapi bagaimana peran negara menyediakan gizi kepada anak-anak di seluruh Indonesia secara merata dan berkeadilan.

Untuk itu, Pemerintah Pusat harus memberikan penguatan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan penguatan secara berkelanjutan kepada Pemerintah Daerah, melalui intervensi kebijakan keuangan dan pendampingan secara bersama dalam kelompok-kelompok kerja baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca juga: PCR-nya Diduga Palsu, 23 Mahasiswa di Bandara Haluoleo Kendari Batal Terbang

Baca juga: 6 Kecamatan di Kendari Berhenti Teraliri Air PDAM

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran khusus penangan stunting dengan program prioritas, agar percepatan penurunan angka stunting di masing-masing daerah dapat terlihat grafik penurunannya yang akan direview oleh Kementrian Dalam Negeri RI dan Kementrian Kesehatan RI,” ujar Ridwan Badallah yang menirukan penyampaian dari Mendagri RI.

Selanjutnya, kata Ridwan, masalah penurunan stunting yang mendapat perhatian besar dari Presiden RI Joko Widodo dengan telah menandatangani Pepres no 72 tahun 2021 tentang Penurunan Stunting.

“Secara khusus Presiden memerintahkan BKKBN segera membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi bersama Kementrian dan lembaga terkait untuk melakukan aksi integrasi intervensi penurunan stunting, agar angka stunting mencapai angka 14% pada tahun 2024,” katanya.

Sementara itu, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin dalam sambutannya, menekankan kerja kolaborasi merupakan program kegiatan bersama menteri terkait bersama kepala daerah untuk bekerja keras agar target angka 14% penurunan stunting dapat berhasil.

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin mengatakan, hanya dengan mematuhi protokol kesehatan 3M dan 3T dapat mempercepat kerja-kerja kelompok dalam rangka percepatan penurunan Stunting.

Selain itu, intervensi keuangan di daerah perlu dialokasikan secara prioritas dengan memperhatikan lima pilar rencana aksi.

“Salah satu dari lima pilar itu adalah memperkuat komitmen kepala daerah dalam melaksanakan Rencana Aksi Penurunan Stunting di wilayah masing-masing,” jelas Ma’ruf Amin.

Diakhir sambutannya, Wakil Presiden RI berharap BKKBN sebagai lembaga yang menangani keluarga ibu dan anak untuk mempercepat program penurunan stunting di 154 Kab/Kota. (B-Adv)

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Fitrah Nugraha