Polisi dan Bawaslu Diminta Tindak Tegas Oknum Permainkan PKH
Siswanto Azis, telisik indonesia
Kamis, 19 November 2020
0 dilihat
Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh. Foto: Siswanto Azis/Telisik
" Bansos harus rata ke masyarakat yang membutuhkannya, utamanya di masa pandemi COVID-19. Bansos diberikan negara untuk rakyatnya yang tidak mampu. "
KENDARI, TELISIK.ID - Anggota Komisi XI DPR RI, Haerul Saleh menegaskan, para Paslon bupati tidak boleh mempolitisasi bantuan sosial (Bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).
Menurut Haerul Saleh Penyaluran bansos sudah menjadi jatah masyarakat miskin hendaknya tepat sasaran dan tidak diselewengkan kelompok tertentu untuk kepentingan Pilkada.
”Bansos harus rata ke masyarakat yang membutuhkannya, utamanya di masa pandemi COVID-19. Bansos diberikan negara untuk rakyatnya yang tidak mampu,” tegas Haerul Saleh melalui telepon seluler kepada Telisik.id, Kamis (19/11/2020).
Haerul Saleh menyesalkan jika ada pendamping PKH di Kabupaten turut melakukan intimidasi terhadap penerima program PKH agar mendukung salah satu Paslon.
Baca juga: BLK Kendari Lantik Pejabat Fungsional Arsiparis
“Jika ada oknum yang nakal mempermainkan bantuan sosial, saya meminta aparat hukum dan Bawaslu mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” tambahnya.
Sungguh sangat berlebihan jika Bansos yang sudah menjadi hak warga miskin disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada.
Dalam situasi seperti saat ini, Haerul Saleh mengakui Bansos berpotensi terjadi penyimpangan seiring dengan pelaksanaan Pilkada.
”Semoga para calon kepala daerah, khususnya yang petahana tidak menyalahgunakan program bantuan PKH ini,” tutup Haerul Saleh. (B)
Reporter: Siswanto Azis
Editor: Haerani Hambali
_wa_ode_saryna_nyatakan_sikap_maju_di_pilkada_muna_barat.jpg)
