adplus-dvertising

Politisi PAN Soroti Pelarangan 59 Negara Terhadap Kedatangan WNI

Marwan Azis, telisik indonesia
Rabu, 09 September 2020
749 dilihat
Politisi PAN Soroti Pelarangan 59 Negara Terhadap Kedatangan WNI
Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ist.

" Kalau WNI kita tidak boleh masuk, tentu ini akan menyisakan masalah. Bisa saja, WNI yang mau berkunjung itu adalah untuk menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi. Di tengah pandemi seperti ini, hanya orang-orang yang berkepentingan khusus yang membutuhkan perjalanan ke luar negeri. "

JAKARTA, TELISIK.ID - Larangan yang diberlakukan 59 negara terhadap WNI untuk masuk ke negaranya mendapat perhatian khusus dari politisi Senayan.

Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, hal tersebut penting disikapi, sebab, larangan tersebut adalah bukti kekhawatiran negara-negara tersebut terkait penyebaran COVID-19 di Indonesia. Itu tentunya akan berimplikasi pada berbagai sektor, termasuk ekonomi.

"Kalau WNI kita tidak boleh masuk, tentu ini akan menyisakan masalah. Bisa saja, WNI yang mau berkunjung itu adalah untuk menjalankan bisnis dan kegiatan ekonomi. Di tengah pandemi seperti ini, hanya orang-orang yang berkepentingan khusus yang membutuhkan perjalanan ke luar negeri," ujar Saleh kepada Telisik.id di Jakarta, Rabu (9/9/2020).


Sebaliknya kata Saleh, jika negara tersebut melarang WNI masuk, pasti warga negaranya pun akan dilarang berkunjung ke Indonesia.

Implikasinya, tingkat kunjungan ke Indonesia berkurang dan pariwisata kita kena dampak yang luar biasa. Belum lagi kalau kunjungan tersebut adalah kunjungan bisnis.

Dalam konteks itu, pemerintah perlu bekerja keras untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional pada Indonesia.

"Kita harus membuktikan bahwa penanganan COVID-19 di Indonesia berhasil. Dan itu dilaksanakan sesuai dengan standard yang ditetapkan WHO dan lembaga-lembaga kesehatan internasional lainnya," tutur Anggota Komisi IX DPR RI ini.

Baca juga: Mendagri Minta Cakada Tanda Tangani Pakta Integritas Protokol Kesehatan

"Sebagai contoh, kita harus memperbanyak tracing dan testing. Namun, tracing dan testing itu mestinya tidak semakin memperbanyak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Yang paling baik adalah, testing dan tracing dilakukan secara massif, namun yang terkonfirmasi positif semakin turun," tambahnya.

Menurut Saleh, pemerintah harus menunjukkan jika Indonesia mampu menegakkan disiplin pelaksanaan protokol COVID-19 di tengah masyarakat. Harus jelas adanya penerapan physical dan social distancing.

Begitu juga pelaksanaan cuci tangan, pakai masker dan implementasi pola hidup sehat. Dan ujungnya, warga yang positif diharapkan dapat berkurang dan semakin banyak yang sembuh.

"Kita tidak bisa menolak jika negara lain melarang kita masuk ke negaranya. Kita juga tidak bisa berbuat banyak jika mereka melarang warganya ke Indonesia. Karena itu, yang paling bisa kita lakukan adalah berperang melawan COVID-19 dan memenangkan peperangan tersebut," imbuhnya.

Sejauh ini lanjutnya, banyak yang menilai Indonesia memang belum mampu menangani COVID-19.

"Ada banyak kendala di sana sini. Itu yang perlu dievaluasi dan diselesaikan pemerintah," tandasnya.

Reporter: Marwan Azis

Editor: Kardin

Artikel Terkait
Baca Juga