PP Muhammadiyah Mulai Komunikasi dengan Jokowi-Bahlil Terkait Lokasi Jatah Tambang
Ahmad Jaelani, telisik indonesia
Senin, 29 Juli 2024
0 dilihat
Pimpinan Pusat Muhammadiyah akhirnya pada keputusan final untuk menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan. Foto: Repro muhammadiyah.or.id
" Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan segera berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas penentuan lokasi tambang yang akan diberikan oleh pemerintah "
JAKARTA, TELISIK.ID - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan segera berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas penentuan lokasi tambang yang akan diberikan oleh pemerintah.
Selain Jokowi, PP Muhammadiyah juga berencana untuk berkomunikasi dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia serta Menteri ESDM Arifin Tasrif.
Muhammadiyah berencana untuk mengelola tambang jenis batubara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2025 tentang Perubahan atas PP No 96/2021, seperti dilansir dari cnnindonesia.com, Selasa (29/7/2024).
Untuk mendukung pengelolaan tambang ini, Muhammadiyah akan membentuk badan usaha khusus yang akan diisi oleh sumber daya manusia yang berpengalaman di bidang pertambangan.
Dalam upaya pengelolaan tambang, Muhammadiyah juga berencana untuk bermitra dengan lembaga atau perusahaan yang sudah memiliki pengalaman dalam industri pertambangan.
Baca Juga: Alasan PP Muhammadiyah Terima Jatah Tambang dari Jokowi
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa Muhammadiyah ingin mengelola tambang dengan prinsip prokesejahteraan sosial dan prolingkungan hidup.
Muhammadiyah telah membentuk tim pengelola tambang yang diketuai oleh Muhadjir Effendy, yang bertugas menyusun acuan pengelolaan tambang yang tidak merusak lingkungan atau menimbulkan disparitas sosial.
Haedar menyadari bahwa menciptakan pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan sosial bukanlah hal yang mudah.
Oleh karena itu, ini akan menjadi tantangan besar bagi Muhammadiyah, yang selama ini telah sukses dalam berbagai bidang usaha seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi-bisnis, dan perhotelan.
Sebelumnya diberitakan Telisik.id, Muhammadiyah juga menegaskan bahwa mereka tidak akan memaksakan diri untuk melanjutkan usaha pengelolaan tambang jika pada pelaksanaannya nanti tidak mampu mewujudkan kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup.
Baca Juga: TELISIKTV: Terima Kelola Tambang, Muhammadiyah Siap Kembalikan IUP Jika Banyak Kerusakan Lingkungan
Muhammadiyah siap mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah jika pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan kerusakan.
Keputusan Muhammadiyah untuk menerima izin tambang ini dicapai melalui rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar pada pertengahan Juli. Meskipun ada perbedaan pendapat, keputusan yang diambil bersama harus diterima oleh semua pihak sesuai dengan asas kolektif kolegial yang berlaku di Muhammadiyah.
Muhammadiyah menerima tawaran pemerintah untuk mendapatkan hak izin tambang setelah melakukan kajian mendalam dari berbagai aspek seperti ekonomi, bisnis, sosial, budaya, hukum, HAM, dan lingkungan selama tiga bulan terakhir. (C)
Penulis: Ahmad Jaelani
Editor: Haerani Hambali
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
