Prabowo dan Arah Kebijakannya

Efriza, telisik indonesia

Minggu, 24 Mei 2026

0 dilihat

Efriza, Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan. Foto: Ist.

Oleh: Efriza

Dosen Ilmu Politik di Beberapa Kampus & Owner Penerbitan

PIDATO Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 pada 20 Mei 2026 kemarin, Prabowo ingin menunjukkan sebagai seorang commander in chief di bidang ekonomi.

Ia ingin tampil dan dikenang bukan sekadar sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial sekaligus sebagai pemimpin dari kemajuan ekonomi Indonesia yang langsung dipimpin oleh dirinya sebagai presiden.  

Dengan mengambil alih panggung yang biasanya penyampaian mengenai RAPBN dilakukan oleh Menteri Keuangan, Prabowo ingin menegaskan bahwa arah ekonomi Indonesia berada langsung di bawah kendali presiden. Ini adalah pesan simbolik kepada publik bahwa negara dikomandoi langsung oleh Prabowo sebagai Presiden. Pemaknaan APBN pun semakin dipertegas bahwa bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Tantangan Demokrasi dan Ekonomi Pasca Pidato Prabowo

Isi pidato Presiden Prabowo merangkum gagasan besar mengenai nasionalisme ekonomi, ekonomi Indonesia ke depan menguatkan faham sosialisme yang berpijak pada Pasal 33 dan 34 sebagai komitmen negara untuk mengedepankan kepentingan rakyat, ekonomi ke depan juga menguatkan akan semangat kekeluargaan, dan sentralisasi kendali negara dalam berbagai keputusan dan kebijakan ekonomi ke depannya.  

Baca Juga: Karut Marut dan Abai Kepedulian Kepada Rakyat

Prabowo dalam pidatonya meyakinkan dan mengajak rakyat untuk percaya bahwa kesejahteraan hanya bisa dicapai dengan menerapkan sistem komando. Prabowo seolah mendukung semangat demokrasi terpimpin yang pernah dijalankan oleh Presiden Soekarno dulu, dengan rekam jejak Prabowo sebagai militer maka demokrasi terpimpin layaknya demokrasi komando ala dirinya.

Prabowo juga menginginkan dirinya dikenang bukan sekadar sebagai Presiden tetapi juga sebagai arsitek transformasi ekonomi nasional. Dengan bahasa yang sederhana dalam pidato Prabowo, ia ingin penyampaian pesannya agar langsung dapat dimengerti dan dipercayai oleh masyarakat. Ia ingin memberi pesan politik kepemimpinannya saat ini telah mencanangkan deklarasi arah baru ekonomi politik Indonesia dibanding sekadar penyampaian angka RAPBN.

Prabowo memang telah lama menyadari legitimasi politiknya tidak cukup hanya dengan stabilitas, tetapi juga harus dibangun dalam narasi perjuangan nasional akan kebangkitan ekonomi dengan menggagas arah baru ekonomi Indonesia di bawah kendali kepemimpinannya. Momentum Hari Kebangkitan Nasional dijadikan sebagai dasar Kebangkitan Ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Oleh sebab itu, Prabowo menginginkan seluruh elemen negara terkonsolidasi mendukung kepemimpinannnya dan juga mendukung seluruh kebijakan pemerintah dengan melalui sistem komando yang dipimpinnya. Ini menjelaskan bahwa Kebangkitan Nasional adalah Kebangkitan Ekonomi dan sekaligus Kebangkitan Demokrasi Terpimpin model baru.

Dengan Presiden Prabowo langsung menyampaikan RAPBN 2027, menunjukkan bahwa Publik tidak perlu lagi berdebat mengenai “apa visi Prabowo”, karena visinya sudah sangat jelas disampaikan dalam momentum kebangkitan nasional, yakni demokrasi ekonomi kekeluargaan yang berkelindan dengan kontrol langsung dari Presiden. Pidato ini memang upaya nyata akan konsolidasi politik nasional. Pesannya sederhana bahwa seluruh elemen negara harus berada di belakang presiden untuk mendukung agenda besar pemerintah.

Ketika presiden sendiri turun tangan menjelaskan arah RAPBN, maka bukan sekadar yang ingin disasar adalah meningkatkan kepercayaan publik kepada Presiden, tetapi juga terbentang tantangan dalam mengomandoi kinerja pemerintahannya menjadi lebih baik dalam mengedepankan kepentingan rakyat. Tantangan ini yang akan menjadi hasil berupa penilaian mengenai seberapa puas rakyat akan kinerja pemerintahan yang dikomandoi oleh Presiden Prabowo.

Baca Juga: PSI Kehilangan Arah

Gagasan besar Prabowo tentu saja harus dibangun dengan fondasi yang benar, kokoh, dan bersih. Dengan semangat dan visi besarnya, Presiden Prabowo membutuhkan perilaku pejabat negara yang bekerja dengan benar, cermat, dan tepat, perjuangan itu juga membutuhkan birokrasi yang bersih maupun tata kelola kelembagaan yang efektif. Di sinilah tantangan sesungguhnya berada.

Pidato Prabowo diyakini telah membangkitkan harapan besar masyarakat. Tetapi publik pada akhirnya akan menunggu implementasinya dan hasil kinerjanya. Pertanyaannya, Mampukah Prabowo benar-benar serius mengawasi jalannya kebijakan? Bisakah Prabowo menutup kebocoran anggaran yang selama bertahun-tahun menjadi penyakit kronis negara?

Dan yang paling penting, apakah sentralisasi kendali di tangan presiden akan melahirkan efektivitas pemerintahan atau justru memperbesar risiko pengelolaan kekuasaan yang terlalu terpusat? Bahkan, apakah demokrasi ekonomi dengan sistem komando ini benar-benar efektif atau justru sinyal kemunduran demokrasi dari sisi politik dan keterpurukan ekonomi ke depannya?

Kini, setelah pidato deklarasi ekonomi telah disampaikan, perdebatan tentang “apa visi Prabowo” sebenarnya sudah usang. Visinya sudah tersampaikan dengan terang-benderang. Gagasan-gagasan heroiknya akan langkah kebijakan ekonomi, sosial, dan politik telah direkam oleh publik. Yang tersisa sekarang adalah pembuktian, sejauh mana visi besar dari Presiden Prabowo ini dapat diterjemahkan menjadi kerja nyata, bukan sekadar narasi besar yang menggema di Gedung Senayan, Jakarta. (*)

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS