Program Sejuta Masker Gubernur Ali Mazi Tidak Jelas Realisasinya

Siswanto Azis, telisik indonesia

Jumat, 25 Desember 2020

0 dilihat

Peluncuran Program Sejuta Masker oleh Gubernur Ali Mazi beberapa waktu lalu. Foto: Siswanto Azis/Telisik

KENDARI, TELISIK.ID - Program Sejuta Masker yang digaung-gaungkan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, sejak April 2020 lalu hingga saat ini tidak jelas kelanjutannya.  

Momentum peluncuran Program Sejuta Masker menjelang tahapan Pilkada yang sempat tertunda memang pernah ada, tetapi wujud dari sejuta masker itu, sepeti apa standar masker tersebut, tidak diketahui

Hal itu diungkapkan Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JADI), Hidayatullah. Menurutnya, jika harga masker pada bulan April - September 2020 dinilai Rp 10.000 per lembar, berarti biaya pembuatannya saja senilai Rp 1 miliar.

“Janji gubernur pada saat itu akan memberdayakan para UMKM seperti para penjahit karena situasi pandemi berdampak pada ekonomi UMKM yang ikut terpuruk,” ujar Hidayatullah, Jumat (25/12/2020).

Untuk itu Hidayatullah mempertanyakan penjahit mana yang diberdayakan dan OPD mana yang diberi tanggung jawab mengadakannya serta realisasi sejuta masker tersebut diserahkan kepada pihak mana untuk dibagikan kepada warga masyarkat Sultra.

“Katanya sejuta masker itu akan disebar di seluruh Sulawesi Tenggara, tapi mana buktinya dan kepada siapa diberikan dan OPD mana yang bertanggungjawab dalam pengadaan dan distribusinya,” tegasnya.

Baca juga: Sukses Digelar Virtual, Konferta AJI Kendari Jadi Rujukan Nasional

Hidayatullah juga menyampaikan, jika sesuai pantauannya pada saat Pilkada di tujuh daerah lalu, pihaknya tidak menemukan ada masyarakat setempat yang mendapatkan masker gratis dari Gubernur Ali Mazi, justru masyarakat tetap beli sendiri masker.

“Jika memang ada program sejuta masker, seharusnya masyarakat Sultra tidak perlu lagi beli masker, kan jumlah masker yang diluncurkan sudah lebih dari cukup,” imbuhnya.

Mantan Ketua KPU Sulawesi Tenggara ini menyatakan, jika pembelian masker tersebut menggunakan APBD Sulawesi Tenggara, maka barang itu harus ada dan jelas peruntukannya.

“Kalau itu sebatas jargon atau janji pribadi Gubenur Sultra Ali Mazi, maka lakukan koreksi atau diralat bahwa Program Sejuta Masker tidak dilaksanakan,” bebernya.

Bahkan Hidayatullah menyayangkan ulah pemerintah saat ini yang terkadang membuat binging dan dilema masyarakat. Mereka diharuskan untuk patuh pada protokol kesehatan COVID-19 dan ada sanksi bagi yang melanggar.

“Jika masyarakat kepadatan tidak memakai masker langsung disanksi, tetapi masyarakat tidak dikasi masker, mereka harus membeli sendiri. Untung saja banyak aksi-aksi solidaritas sosial sehingga dapat mengurangi sedikit beban rakyat yang kesulitan hidup di masa pandemi COVID-19," tambahnya.

Baca juga: UPTD Torobulu-Tampo Keluhkan Penerapan Prokes di Pelabuhan

Hidayatullah juga menyarankan agar Gubernur Ali Mazi segera menyampaikan  kepada rakyat sejauh mana progres terkait Program Sejuta Masker tersebut, sudah sampai dimana dan kepada siapa diberikan.

“Kalau belum terealisasi tahun 2020 ini maka sampaikan kepada publik bahwa akan direalisasikan pada tahun 2021,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Sulawesi Tenggara, Ridwan Badallah saat dikonfirmasi mengatakan, secara keseluruhan, Program Sejuta Masker secara umum sudah berjalan.

“Untuk lebih rincinya silakan hubungi Kepala BPBD,” ungkapnya melalui WhatsApp.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sulawesi Tenggara, Boy Ikhwansya yang dihubungi oleh Telisik.id melalui telepon selulernya, tidak aktif. (B)

Reporter: Siswanto Azis

Editor: Haerani Hambali