Rawan Muncul Preseden Buruk, NU Jawa Timur Tolak Pj Kepala Daerah TNI/Polri Aktif

Try Wahyudi Ary Setyawan, telisik indonesia

Minggu, 29 Mei 2022

0 dilihat

Wakil Ketua PWNU Jawa timur, KH Abdus Salam Shohib, menolak adanya Pj kepala daerah dari TNI/Polri . Foto: PW NU Jawa Timur

SURABAYA, TELISIK.ID - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengajak semua elemen masyarakat sipil, organisasi sosial kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga sosial masyarakat (LSM) untuk bersama-sama mengawal dan peduli dengan jalannya reformasi dan demokrasi.

Untuk itu, ormas Islam ini mengingatkan, agar tidak takut untuk Kritis dan memberikan kritiknya konstruktif kepada Pemerintah.

Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, KH Abdul Salam Shohib, Minggu (29/5/2022) menegaskan, di antara tuntutan reformasi yang terjadi 24 tahun lalu adalah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Selain itu, juga tuntuan dihapuskan Dwifungsi TNI-Polri.

Gus Salam, panggilan akrab Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar menegaskan, pengangkatan anggota TNI/Polri aktif sebagai penjabat (Pj) kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri.

NU sebagai bagian elemen Civil Society mengingatkan, penunjukan anggota TNI/Polri yang masih aktif bertugas, berlawanan dengan semangat reformasi.

Seperti diketahui, Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Selain itu, juga Paulus Waterpauw merupakan perwira bintang tiga Polri.

Baca Juga: Pj Bupati Muna Barat Akan Sowan ke Bupati Muna

Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Pj Gubernur Papua Barat untuk menggantikan Dominggus Mandacan. Paulus dilantik sebagai Pj oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada 12 Mei 2022.

"Penunjukan perwira TNI/Polri aktif sebagai pejabat kepala daerah merupakan preseden buruk yang akan membangkitkan kembali Dwifungsi TNI/Polri, sekaligus menciderai cita-cita reformasi dan kemunduran prinsip demokrasi," jelasnya.

"PWNU Jawa Timur mengajak kekuatan masyarakat sipil di Indonesia untuk bersama-sama menolak kebijakan pemerintah tersebut," tegas Gus Salam.

Baca Juga: Pj Bupati Muna Barat Tak Ingin Penjemputan Ramai

Sementara itu, PW NU Jawa Timur secara resmi melalui Gus Salam juga menyampaikan sikap resminya, di antaranya:

1. Tidak sepakat dengan penunjukan TNI/Polri jadi Pj kepala daerah karena berlawanan dengan semangat reformasi.
2. Pemerintah jangan memanfaatkan kewenanganya dengan cara mencoreng demokrasi dan berharap pengangkatan Pj tersebut harus transparan, jujur dan tidak berlawann dengan nilai-nilai demokrasi yang Indeksnya semakin menurun.
3. Mengajak semua elemen Masyarakat Sipil (Civil Society), Ormas dan LSM untuk bersama-sama mengawal dan perduli dengan jalanya reformasi dan demokrasi serta tidak takut untuk kritis dan memberikan kritiknya konstruktif kepada pemerintah. (C)

Penulis: Try Wahyudi Ari Setyawan

Editor: Kardin