Rocky Gerung Sebut Interpelasi Formula E Pesanan Jegal Anies Maju Presiden

Lebih lanjut RG menjelaskan bahwa hampir semua lembaga survei menempatkan Gubernur Anies Baswedan selalu teratas dibandingkan dengan bakal calon dari partai politik lainnya.

Sikap PDIP dan PSI mestinya dibaca lebih jauh bahwa usulan interpelasi merupakan upaya menginterupsi elektabilatas Gubernur Anies Baswedan.

“Kan, kalau tidak jadi heboh orang akan menganggap wah.. Anies itu ada problem maka elektabilitasnya turun," ungkap dia.

RG juga mengungkapkan, Partai Solidaritas Indonesia pada awal pembentukannya, sempat memberikan materi karena didasari  partai dengan gagasan anak muda.

“Saya pertama kali, di awal pendirian PSI itu saya kasih kuliah umum pertama kepada mereka, apa itu ideologi, apa itu artinya solidaritas, apa arti lambang mawar itu. Saya terangkan filsafat politik disitu di markas PSI tapi kemudian kenapa jadi berubah begini,” ujarnya.

Baca juga: Selama PPKM Pandemi, Jokowi Klaim Indeks Kepercayaan pada Pemerintah Capai 115,6 Persen

Baca juga: Terungkap, Muhammad Kece Ternyata Seorang Non Muslim

“Jadi memang, saya menganggap ini partai yang sengaja dibikin untuk seseorang doang. Bukan satu ide untuk demokratisasi, ide kesetaraan, ide kemajemukan yang mereka promosikan selama ini,” sambungnya.

Sejauh ini hanya Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) dan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (F-PSI) resmi mengajukan Hak Interpelasi proyek Formula E terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Sementara, tujuh fraksi lain yakni Gerindra, Demokrat, PKS, PKB-PPP, Golkar, Nasdem dan PAN menyatakan menolak.

Penulusuran dari berbagai sumber, dalam Buku I Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2019 dari BPK Perwakilan DKI Jakarta diketahui, Pemprov DKI berencana menggelontorkan pembiayaan Formula E mencapai Rp 1,2 triliun. Uang dengan angka triliunan rupiah itu direncanakan untuk membiayai lima seri ajang balap mobil listrik di Jakarta melalui Penanaman Modal Daerah (PMD) PT Jakpro.

Anggaran itu dikucurkan dari tahun 2020 dengan nilai anggaran Rp 344,4 miliar, kemudian tahun 2021 nilai anggaran Rp 218 miliar, tahun 2022 nilai anggara Rp 221 miliar, selanjutnya tahun 2023 nilai anggaran Rp 226 miliar dan tahun 2024 di angka Rp 230 miliar.

Ajang (mobil listrik) tersebut digelar pada 6 Juni 2020 dan direncanakan akan berlangsung lima tahun berturut-turut dimulai 2020-2024 dengan melintasi area dalam kawasan Monumen Nasional dan Jalan Medan Merdeka Selatan sepanjang 2,6 kilometer.

Namun rencana tersebut batal akibat Pandemi COVID-19 di Jakarta yang tak kunjung terkendali sehingga menjadi alasan usulan interpelasi Fraksi PDIP dan PSI.

Pengamat politik Indonesia Refly Harun mengatakan, tidak ada yang salah untuk mengajukan hak DPRD. Menurut dia, hak interpelasi itu semestinya diajukan yang berdampak pada kepentingan masyarakat.

“Ini kalau bahas-bahas Formula E mau diinterpelasi. Apanya yang mau diinterpelasi dan kalau tidak salah sudah ada down time-nya untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2020 tapi ternyata tidak jadi karena tidak ada yang menyangka pandemi COVID-19 ini, tapi justru kalau dibatalkan, Indonesia rugi,” kata Refly dalam saluran YouTube Sahabat RH, Jumat (20/8/2021). (B)

Reporter: M. Risman Amin Boti

Editor: Haerani Hambali