Sempat Walk Out, Fraksi Golkar DPRD Wakatobi Setuju KUA PPAS 2024

Adinda Septia Putri, telisik indonesia

Rabu, 30 Agustus 2023

0 dilihat

Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Wakatobi, Arman Alini, menyampaikan beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti Pemda. Foto: Facebook Ricky Al Fariky

WAKATOBI, TELISIK.ID - Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Wakatobi terhadap Rancangan Kebijakan Umum (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 menemu kesepahaman, Senin (28/08/2023).

KUA-PPAS dibuat atas kesepahaman berbagai fraksi, termasuk Faksi Partai Golkar. Juru bicara Fraksi Partai Golongan Karya, Arman Alini, dalam pandangan akhir fraksi menyampaikan beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pertama, ia meminta dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 lebih fokus pada kebijakan prioritas yang mendukung arah pencapaian rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

RAPBD 2024 juga diharap dapat mengacu pada mandatory spending (alokasi pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen dan infrastruktur 25 persen, serta dana desa 10 persen.

Pemda juga diminta mencermati dan mengevaluasi beban anggaran terkait tenaga penunjang di masing-masing OPD dan unit kerja, agar anggaran dapat dioptimalkan dalam pengalokasian untuk mengakomodir usulan-usulan prioritas yang disampaikan oleh pemerintah desa/kelurahan melalui musrenbang kecamatan.

Kegiatan OPD juga harus satu visi untuk merencanakan progam yang mendukung leading sector Wakatobi selama ini, pariwisata dan kelautan.

Baca Juga: Tak Kuorum, Rapat Paripurna DPRD Wakatobi Ditunda

Sementara itu, dalam pelaksanaan KUA PPAS Anggaran 2024, Fraksi Golkar mendorong beberapa usulan prioritas sebagai berikut.

1. Pembangunan dan peningkatan jalan di Kabupaten Wakatobi, khususnya Kecamatan Wangi-Wangi (Jalan Poros II, Wandoka) dan Pulau Tomia (akses jalan Waha-Onemay 4 Ruas, akses Jalan Kahianga Patua, Patua Onemay, akses Jalan Patipelong Jalur II, peningkatan Jalan Tongano Timur, Kahianga  Wawotimu, Kulati-Wawotimu dan akses jalan desa yang menghubungkan Onembua Onesowa Pulau Runduma.

2. Pada Dinas Perhubungan, perlu adanya pembangunan dan peningkatan Dermaga Usuku, Dermaga Waitii, peningkatan Dermaga Waha dan usulan perencanaan akses alur masuk Desa Timu serta perencanaan dan studi persiapan pelabuhan kapal Pelni, perlunya studi penanggulangan abrasi pantai di Pulau Runduma, agar pembangunan break water sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Pulau Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko.

4. Peningkatan pelayanan kesehatan pasien rujukan, ibu hamil dan penanganan stunting, rehabilitasi rumah dinas Puskesmas Pembantu Runduma.

5. Pertanian terintegrasi melalui pengembangan agrowisata dan pembibitan tanaman endemik (mangga tumbila dan samira). Pemberdayaan nelayan pesisir melalui peningkatan sarana prasarana tangkap yang memadai serta dukungan petani budidaya rumput laut.

6. Dukungan Pariwisata dalam peningkatan SDM pengelola obyek wisata yang sudah dibangun.

Baca Juga: Anggota DPRD Butur Walk Out saat Sidang Paripurna Perubahan APBD

Ketua Komisi I DPRD Wakatobi ini berharap agar rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 mencerminkan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat serta menerapkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektifitas.

Kesepahaman ini selesai dibuat setelah sebelumnya Fraksi Golkar sempat walk out dan meninggalkan ruang rapat saat sidang paripurna KUA PPAS 2024, Senin (14/8/2023) lalu karena dinilai bermasalah.

Anggota DPRD Fraksi Golkar, Haeruddin Buton saat itu menginstruksikan seluruh anggota Fraksi Golkar untuk meninggalkan ruang sidang. (C)

Penulis: Adinda Septia Putri

Editor: Haerani Hambali

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS