Sinergi Pemerintah Pusat, Daerah dan Bank Indonesia Tahan Inflasi di Sumatera Utara
Reza Fahlefy, telisik indonesia
Sabtu, 24 Juni 2023
0 dilihat
Kepala Deputi Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Ibrahim (kiri kedua) dan Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sumatera Utara Poltak Sitanggang (kanan kedua). Foto: Reza Fahlefy/Telisik
" Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, berperan faktor penahan inflasi di tahun 2023, yakni sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat, daerah dan Bank Indonesia "
MEDAN, TELISIK.ID - Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, berperan faktor penahan inflasi di tahun 2023, yakni sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat, daerah dan Bank Indonesia.
Deputi Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Utara, Ibrahim mengaku, sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan daerah dengan Bank Indonesia harus ditingkatkan.
Hal itu seperti melalui penguatan implementasi gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP), dan optimalisasi pemanfaatan anggaran pemerintah untuk pengendalian inflasi pangan.
"Kemudian, penerapan kebijakan subsidi domestik yang lebih stabil sepanjang tahun 2023," kata Ibrahim, dalam bincang bareng media (BBM) dirangkai dengan pelatihan wartawan ekonomi dan bisnis, Sabtu (24/6/2023).
Baca Juga: Casis Polwan Dapat Nilai 80 Tapi Tak Lulus, Ini Penjelasan Polda Sumatera Utara
Pengakuan Ibrahim, sinergi diharapkan dapat mengarahkan inflasi kembali ke dalam sasaran inflasi nasional 3%±1% lebih awal dari perkiraan sebelumnya.
Ibrahim mengatakan, inflasi Sumatera Utara pada 2023 diperkirakan lebih rendah di bandingkan tahun sebelumnya, dengan perlunya peningkatan produksi bahan pangan strategis.
Kemudian ekspektasi inflasi yang terus terjaga penetapan harga acuan pembelian dan penjualan (HAP) dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 11 Tahun 2022 untuk komoditas kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi atau kerbau, dan gula konsumsi.
"Peningkatan produksi pangan strategis melalui optimalisasi KAD, pemanfaatan SRG, CAS, food estate, dan perluasan pengembangan produk olahan hortikultura yang lebih tahan lama," tambahnya.
Sedangkan komunikasi efektif melalui iklan layanan masyarakat belanja bijak dan sidak pasar menjelang HBKN, diprakirakan mampu menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi.
"Adanya pemahaman yang baik terhadap potensi gangguan pasokan pangan yang disebabkan oleh el nino melalui sekolah lapang, terkait iklim dan penyusunan pola tanam," ungkapnya.
Hadir juga dalam kegiatan itu, Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Sumatera Utara, Poltak Sitanggang, dan Asisten Direktur Analis Senior Jazari Abdul Hamid.
Poltak menambahkan, faktor pendorong inflasi Sumatera Utara tahun 2023, yakni berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi dunia meskipun akan berangsur berkurang dengan pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral.
Kemudian potensi kenaikan tarif listrik, LPG, dan BBM non subsidi lebih lanjut. Kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024.
Potensi gangguan produksi hortikultura seiring dengan prakiraan keberlangsungan fenomena el nino yang diperkirakan terjadi akhir tahun 2023. Terakhir potensi inflasi yang berasal dari barang impor melalui transmisi depresiasi nilai tukar.
Baca Juga: Keluarga Ini Cari Keadilan di Polda Sumatera Utara, Adik Dituding Cabul di Siang Bolong
Bank Indonesia terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah melalui intervensi di pasar valas dengan transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta pembelian/penjualan surat berharga negara (SBN) di pasar.
“Ini supaya meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investor portofolio asing dan optimalisasi, serta penambahan frekuensi,” ungkapnya.
Selanjutnya, untuk meningkatkan stimulus kebijakan makroprudensial melalui penajaman insentif likuiditas kepada bank-bank penyalur kredit/pembiayaan pada sektor-sektor hilirisasi (pertambangan, pertanian, perkebunan, dan perikanan), perumahan, pariwisata, serta meningkatkan inklusi keuangan (UMKM dan KUR) dan ekonomi keuangan hijau.
"Jadi, pada intinya meningkatkan transaksi perdagangan dapat meningkatkan perekonomian," terangnya. (B)
Penulis: Reza Fahlefy
Editor: Kardin
* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS
